Koalisi Permanen Partai Politik Sulit Bertahan, Pengamat Ungkap Penyebabnya

TRIBUN-VIDEO - Usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait pembentukan koalisi permanen untuk menguatkan barisan partai politik pendukung Presiden Prabowo Subianto dinilai sulit direalisasikan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai wacana koalisi permanen antarpartai politik di Indonesia memang mudah dilontarkan, namun sulit diwujudkan dalam praktik.

Menurut Jamiluddin, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penghambat.

Menurut Jamiluddin, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penghambat.

Pertama, ideologi partai politik di Indonesia dinilai tidak jelas dan tidak solid.

Meski secara umum diklasifikasikan sebagai nasionalis, religius, atau nasionalis-religius, praktik politik masing-masing partai menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga menyulitkan penyatuan platform ideologis jangka panjang.

“Di Indonesia ada tiga corak ideologis yang dianut partai politik, yaitu nasionalis, religius, dan perpaduan nasionalis-religius. Meskipun ideologis yang dianut partai sama, katakanlah nasionalis, tapi tetap menunjukkan perbedaan signifikan,” ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (4/12/2025).

Kedua, koalisi permanen dinilai bertentangan dengan tujuan dasar partai politik, yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Pembagian kekuasaan dalam koalisi disebut sulit disepakati dan dijaga secara konsisten oleh seluruh partai dalam jangka panjang.

“Pembagian kekuasaan itu yang sulit dapat disepakati dan dipatuhi setiap partai politik untuk jangka panjang. Sebab, pembagian kekuasaan yang adil itu tak mudah disepakati, termasuk komitmen menjaganya,” ujarnya.

Ketiga, partai politik di Indonesia cenderung pragmatis, dengan kepentingan yang mudah berubah mengikuti dinamika politik. Perbedaan dan perubahan kepentingan tersebut membuat koalisi rawan goyah dan sulit bertahan lama.

Jamiluddin menegaskan, tanpa kesamaan kepentingan jangka panjang, koalisi permanen hanya akan menjadi formalitas nama, bukan permanen dalam praktik politik.

“Kalau pun terbentuk, namanya saja yang permanen, tapi sesungguhnya tidak permanen. Sebab, koalisi yang terbentuk hanya berlangsung dalam jangka waktu singkat, sesuai perubahan kepentingan politik setiap partai,” jelasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen melalui hasil Rapimnas I 2025.

Mereka mengusulkan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. 

Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.

Saksikan LIVE UPDATE lengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!