Rismon Sianipar Suarakan Resolusi 2026: Tuntut Pemakzulan Gibran dan Serukan People Power

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Pakar Digital Forensik Rismon Sianipar melontarkan pernyataan kontroversial dengan seruan Resolusi 2026.

Yang mana Rismon mendesak adanya pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka, hingga seruan aksi people power.

Dalam sebuah video seruan, Rismon mengatakan bahwa bahwa Gibran layak dimakzulkan karena tidak terpenuhinya syarat pendidikan minimal sebagai Wapres dalam aturan UU.

Rismon menilai, Gibran tak pernah menamatkan pendidikan setara SMA, baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan ketentuan yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat.

"Resolusi 2026 Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA, baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-undang pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran," katanya pada Selasa (30/12/2025).

Baca: Polda Metro Sebut Buku Jokowis White Paper Bukan Karya Ilmiah, Rismon Sianipar: Kami Sakit Hati

Rismon juga menyerukan agar rakyat melakukan aksi turun ke jalan secara massal da damai.

Aksi turun ke jalan itu diakuinya untuk mendesak pemerintah agar menindaklanjuti tuntutan tersebut.

"Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam massa yang banyak," tambahnya.

Tak hanya itu, Rismon juga mendesak agar surat keterangan Ditjendasmen dicabut karena menyamaratakan sekolah Gibran Kelas 1 SMA dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan.

"Kita harus bergerak, 2026, rakyat bergerak turun semua ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjendikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyamaratakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu," ujarnya.

Rismon menuturkan, gerakan yang ia serukan bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

"Dan kita harus menjadi pemilik, rakyat harus menjadi pemilik di republik ini. karena kedaulatan rakyat, adalah kedaulatan tertinggi," pungkasnya.

(Tribun-Video.com/TribunJakarta)