JK soal Prabowo Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto: Harus Terima, Meski Ada Kekurangan, Jasanya Banyak

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Gelar pahlawan tersebut tetap diberikan meskipun menuai banyak protes.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengatakan penetapan gelar itu merupakan kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (10/11).

Jusuf Kalla mengatakan publik harus menerima pemberian gelar pahlawan Soeharto karena sudah diputuskan oleh pemerintah.

Baca: Adab Presiden Prabowo dengan Hangat Beri Hotmat Anak Bung Hatta meski Pernah Dihina oleh sang Cucu

Jusuf Kalla menyebut polemik terkait pemberian gelar pahlawan itu sudah berakhir karena keputusan sudah ditetapkan.

"Ya karena kalau sudah diresmikan oleh presiden itu bukan lagi pro-kontra. Sebelumnya pro-kontra. Nah kita harus menerima itu suatu kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto mempunyai sedikit ada kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini," kata Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, Soeharto memang memiliki kekurangan, namun ia menilai sosok presiden ke 2 itu juga memiliki banyak jasa terhadap negara.

Baca: Meski Banyak Ditolak! Presiden Prabowo Tetap Berikan Gelar Pahlawan Nasional terhadap Sosok Soeharto

Ia menyinggung soal pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 7-8 persen di era pemerintahan Soeharto.

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengomentari pemberian gelar terhadap Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Menurut JK setiap pemimpin memiliki peran masing-masing untuk negara. (Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Program: Tribunnews Update
Host: Umi Wakhidah
Editor Video: Valencia Frida
Uploader: bagus gema praditiya sukirman

#prabowosubianto #presidenprabowo #soeharto #gelarpahlawan #pahlawannasional #jusufkalla #istananegara #pemerintah #gusdur