Heboh Utang Proyek KA Cepat Whoosh, Jokowi Ingatkan Keuntungan: Transportasi Umum Bukan Cari Laba!

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali berbicara mengenai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Tak hanya Purbaya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya berbicara mengenai Whoosh.

Pasalnya, proyek tersebut kini menjadi polemik setelah disebut terlilit utang triliunan rupiah.

Bahkan sejumlah tokoh ikut berkomentar mengenai kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi yang menginisiasi proyek kereta cepat tersebut.

Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” kata Jokowi dikutip dari TribunSolo pada Senin (27/10/2025).

Baca: MAHFUD Dicap Sengkuni setelah Kritik IKN dan Kereta Cepat Whoosh, Sudarsono: Dia Kok Ikut-Ikutan

Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan kereta cepat sudah dirasakan masyarakat mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment. Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” terangnya.

Selama puluhan tahun, DKI Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah kemacetan yang sangat kompleks.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelasnya.

Menurut Jokowi, kemacetan tersebut jika dihitung secara finansial menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” tuturnya.

Baca: Mahfud MD Desak Kasus Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Diselesaikan di Meja Hukum

Kereta cepat, kata Jokowi, menjadi salah satu solusi di antara berbagai moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara. Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya.

Purbaya Pastikan Tak Terlibat Restrukturisasi
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan tidak terlibat dalam tim restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Kendati tim itu melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Dewan Ekonomi Nasional.

Ia menilai proses tersebut sebaiknya diselesaikan secara business to business (B2B) antar pihak yang terlibat langsung.

Pemerintah Indonesia dan China sebelumnya sepakat untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga tenor 60 tahun.

“Saya enggak ikut kan, top. Saya sebisa mungkin gak ikut biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti dia top,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah ia akan ikut ke China bersama rombongan yang membahas restrukturisasi utang KCJB, Purbaya mengakui hanya akan menyaksikan saja.

“Paling menyaksikan. Kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” lanjutnya.

Lebih jauh, saat dikonfirmasi mengenai arah kebijakan atau masukan dari Kementerian Keuangan kepada Danantara, Purbaya enggan membeberkan lebih jauh.

Baca: Pakar UNDIP Klaim Sulit Seret Jokowi di Polemik Utang Whoosh: Dia Tanda Tangan Atas Nama Negara

“Ya udah seperti kemarin-kemarin lah, udah mantap,” ucapnya lagi.

Dengan sikap itu, Purbaya secara tidak langsung menegaskan bahwa pendekatan pemerintah dalam perkara Whoosh berorientasi pada penyelesaian berbasis bisnis, bukan intervensi langsung dalam proses negosiasi utang kereta cepat.

Sebelumnya, Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, merespons kabar soal Indonesia dan China sudah sepakat merestrukturisasi utang KCJB hingga 60 tahun.

Menurut Dony, nantinya akan ada tim tersendiri untuk menyelesaikan restrukturisasi itu, yang melibatkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Nanti kan ada tim, nanti dengan Pak Luhut Kalau kami (Danantara) kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi," ujar Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis siang tadi.

Proyek KCIC sejak awal dibiayai terutama melalui pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB) senilai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 116,5 triliun.

Sekitar 75 persen atau 5,4 miliar dollar AS berasal dari utang luar negeri, sedangkan 1,8 miliar dollar AS adalah setoran modal dari konsorsium pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Purbaya Ogah Ikut Restrukturisasi Utang Whoosh, Jokowi di Solo: Transportasi Umum Bukan Cari Laba