Kamis, 30 Oktober 2025

Terkini Nasional

Tak Terima! Kang Dedi Desak Menkeu Purbaya Buka Data Daerah, Singgung Tudingan Bisa Berdampak Buruk

Selasa, 21 Oktober 2025 18:22 WIB
Tribun Jabar

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

 

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menantang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membuka data daerah mana saja yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito.

Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta Rp 14,683 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025).

Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi.

Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Baca: Reaksi Kocak Dedi Mulyadi Tanggapi Waria yang Ngeluh Susah Dapat Kerja di Jabar: Mau Jadi Satpol PP?

“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik.

“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Dedi menegaskan, tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.

Baca: JABAR TERBAIK SE-INDONESIA soal Pengelolaan APBD, Dipuji Mendagri, Dedi Mulyadi Tak Mau Berpuas Diri

“Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ucap Dedi.

Sebelumnya, Purbaya menyebut ada 15 pemda yang diketahui “memarkir” uang mereka dengan total mencapai Rp 234 triliun. Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemda dalam menyerap anggaran yang telah disediakan.

“Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya saat rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Ia mengungkapkan, hingga September 2025, serapan anggaran APBD dari seluruh provinsi baru mencapai 51,3 persen atau sekitar Rp 712,8 triliun dari total pagu Rp 1.389 triliun.

Angka ini menurun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Purbaya menilai, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya belanja modal daerah.

Padahal, sektor ini seharusnya berdampak langsung terhadap pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

“Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen,” ujarnya.

Ia juga menyoroti turunnya serapan di pos lain seperti belanja barang dan jasa. Purbaya kemudian meminta seluruh pemda segera mempercepat realisasi anggaran di sisa waktu tahun ini.

“Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” kata Purbaya.

(*)

 

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Yudhi Sadewa Agar Buka-bukaan, Bantah Tudingan Menkeu

Editor: Aditya Wisnu Wardana
Video Production: Latif Ghufron Aula
Sumber: Tribun Jabar

Video TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved