Sindiran Purbaya soal Tata Kelola Amburadul di Daerah hingga Bantahan Wali Kota Bekasi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan.

Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan.

Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Senin (20/10).

Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan data dalam tiga tahun terakhir.

Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74.

Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama.

Yakni jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan.

Baca: Menkeu Purbaya Buka Suara Diperintah Prabowo Tambah Dana LPDP untuk Beasiswa: Saya Belum Diskusi

Ia lantas mengatakan, tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam enam bulan ke depan.

Purbaya pun mengajak pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera.

Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

Lalu pada triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang.

(TribunVideo.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkeu Purbaya Sindir Banyak Pemda Tata Kelolanya Amburadul: Proyek Fiktif hingga Jual Beli Jabatan