Mahfud MD Tanggapi Permintaan KPK Buat Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Itu Tidak Masuk Akal

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya melaporkan secara resmi dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). 

Mahfud mengatakan sebaiknya KPK bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan. 

"Sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan. Langsung diselidiki. Enggak perlu laporan-laporan. Tidak masuk akal," kata Mahfud di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurut Mahfud, pernyataan mengenai dugaan mark up pada proyek Woosh, diungkapkan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.

Sehingga, menurut Mahfud, KPK harusnya dapat meminta keterangan Anthony Budiawan.

Baca: Luhut Klaim Presiden Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Beban Utang Kereta Cepat Whoosh

"Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya. Saya kan bilang ini Anthony Budiawan bilang begitu," katanya. 

Dirinya memgatakan sebelumnya dugaan mark up diungkapkan oleh analis kebijakan publik, Agus Pambagio, dan Anthony Budiawan. 

Hal tersebut dipaparkan Mahfud pada sebuah acara di stasiun televisi swasta. 

"Bahwa yang terjadi seperti utu. Pemecatan Jonan, kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan risikonya bisa disilangkan, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan begitu. Itu yang bilang Agus Pambagyo, yang bilang bahwa ada mark up dari 17 juta US dolar menjadi 52 US dolar itu yang bilang Anthony Budiawan," pungkas Mahfud. 

Sebelumnya, KPK angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). 

Baca: Blak-blakan Mahfud MD Endus Korupsi Fantastis di Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mark Up sampai 3x Lipat

Lembaga antirasuah tersebut mengimbau masyarakat yang memiliki data dan informasi awal mengenai dugaan korupsi tersebut untuk segera menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat ditelaah lebih lanjut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, setiap laporan dari masyarakat akan dipelajari dan dianalisis untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

"Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," imbuhnya.

Budi mengatakan, informasi yang beredar saat ini masih bersifat awal. 

KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi dalam proses pengadaannya. 

"Sedangkan kalau soal kerugian keuangan negara itu kan mesti dihitung oleh auditor negara, bisa oleh BPK ataupun BPKP," katanya.

Pernyataan KPK ini merupakan respons atas video yang diunggah Mahfud MD di kanal YouTube-nya. 

Baca: JAWABAN ISTANA soal Utang Kereta Cepat Whoosh Tak Dibayar Pakai Dana APBN: Cari Skema Jalan Keluar

Dalam video tersebut, Mahfud membeberkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang sangat signifikan antara perhitungan versi Indonesia dengan perhitungan di Cina.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam video yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Mahfud mengaitkan dugaan ini dengan beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025. 

Menurutnya, beban tersebut membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun).

Meskipun Mahfud menyerukan adanya penyelidikan, berdasarkan catatan, menunjukkan bahwa biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp 780 miliar dinilai lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.

Kendati demikian, Mahfud mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN dan meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin bertambah.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Minta Dugaan Mark Up Whoosh Dilaporkan Resmi, Mahfud MD: Tak Perlu Laporan, Langsung Selidiki