DPR Dorong Hukum Tegas: Izin Ponpes Al Khoziny Bisa Dicabut jika Ada Pelanggaran Berat

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta izin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny dievaluasi. 

Atalia mengatakan izin ponpes dapat dicabut jika terbukti adanya pelanggaran berat.

"Izin Ponpes Al Khoziny, prinsipnya jelas, jika terbukti ada pelanggaran berat atau pelanggaran yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, maka izin lembaga tersebut harus dievaluasi, bahkan bisa dicabut," kata Atalia kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Lebih lanjut, Atalia mengatakan hanya 51 dari ribuan ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi salah satu perhatian serius.

"Kita khawatir, banyak pesantren yang sebenarnya memiliki semangat untuk tertib administrasi, namun terkendala proses perizinan yang berbelit atau biaya yang tidak ringan," ungkapnya.(Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Legislator: Peristiwa Al Khoziny Perlu Diproses Hukum Bila Ada Pelanggaran