Wapres JK: Halal Bihalal di Masjid Bukan di Mahkamah Kontitusi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyudahi kegiatan Halal bihalal akbar di depan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pengumuman putusan sengketa pemilu.

Sebab, ujar JK, kegiatan menjalin silaturahmi itu akan lebih pantas dilakukan di Masjid bukan di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi kalau ingin Halal bihalal tentu ditempat yang pantaslah bukan di depan Mahkamah Kontitusi, masa halal bihalal di depan Mahkamah Kontitusi, kan itu enggak pantas, ya di mesjid lah, ya di istiqlal lah," ujar JK di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

JK menilai, halal bihalal yang disisipi tindakan massa untuk berdemo itu akan mencederai makna dari halal bihalal itu sendiri.

"Di ruangan mana, atau di aula mana, halal bihalal gitu kan, tidak ada acara halal bihalal sambil demo, itu kan melanggar etika dan mencederai namanya halal bi halal. namanya halal bihalal kan spirit keagamaan kan," tegas dia.

Diketahui, massa PA 212 akan berkegiatan di depan MK sejak Senin (24/6/2019) hingga putusan MK.

Aksi bertajuk Halal bi Halal 212 ini diklaim sebagai aksi super damai yang diisi dengan zikir, doa, serta salawatan di seluruh ruas jalan sekitar MK.

Aksi ini dilakukan demi memberikan dukungan moril pada sembilan hakim MK selama proses persidangan hingga pengambilan keputusan.


JK berkeyanin, saat putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) diketuk pada Kamis 27 Juni 2019, situasi akan berlangsung aman.

Bagi mantan ketua umum Partai Golkar ini, masyarakat telah lelah dan jenuh mengikuti proses pemilihan umum dari awal hingga putusan gugatan.

"Saya yakin juga besok lusa ini akan aman-aman saja. Lagian sudah capek semua," tegas JK saat ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Dia mengapresiasi, pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga uno untuk menginstruksikan agar massa tak menggelar kegiatan apapun selama proses sidang sengketa sampai putusan dibacakan.

"Saya apresiasi Pak Prabowo yang menginstruksikan tidak ada aksi massa," ujar dia.(*)