Dedi Mulyadi Dijuluki 'Mulyono Jilid 2', Gaya Blusukan dan Gagasan Kontroversial Mirip Jokowi

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini mendapat julukan baru setelah gubernur konten.

Dedi Mulyadi kembali jadi sorotan setelah singgung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan, Dedi Mulyadi sampai dijuluki "Mulyono Jilid 2".

Ia juga dijuluki sebagai "Jokowinya" Sunda.

Sebelumnya, Rudy Masud Gubernur Kalimantan Timur tuding Dedi Mulyadi sebagai Gubernur konten.

Hal tersebut disampaikan Rudy Mas'ud saat menghadiri rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom," ujar Rudy Mas'ud.

Lantas apa penyebabnya, Dedi Mulyadi dapat julukan baru?

Dedi Mulyadi mengaku punya ide dan gagasan buat DKI Jakarta.

Jika dia menjadi Pramono Anung, orang nomor satu di ibu kota saat ini, Dedi Mulyadi mengaku akan menggaji warganya Rp 10 juta per kepala keluarga.

Baca: Dosen Pembimbing Jokowi Terseret Gugatan Dugaan Ijazah Palsu, Ikut Dilaporkan bersama Rektor UGM

Tidak bicara asal, gagasan Dedi didasari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Hal itu disampaikan Dedi saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Dedi Mulyadi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk Jakarta.

Besaran APBD Jakarta di kisaran Rp 90 triliun, sedangkan penduduk Jakarta ia genapkan menjadi 10 juta.

Dedi mengasumsikan satu kepala keluarga terdiri dari empat sampai lima orang, maka ada dua juta kepala keluarga di Jakarta.

"Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta. Karena Rp 10 Juta dikali 2 juta (kepala keluarga) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata Dedi Mulyadi.

Lantas, Dedi tidak bisa menggaji warganya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya mencapai Rp 50 juta. Sedangkan APBD Jawa Barat per tahun 2024 hanya Rp 36 triliun.

Baca: Video Terakhir Pratu Afrio sebelum Tewas dalam Tragedi Ledakan Amunisi di Garut, bak Firasat?

"Beda, kalau Jabar 50 juta penduduk," jelasnya.

Pemaparan soal APBD itu bagian dari gagasan Dedi soal keadilan fiskal daerah.

Menurutnya, suatu daerah pada akhirnya harus menjadi mandiri.

Untuk mencapai kemandirian itu, diperlukan pembangunan berorientasi target yang berkemajuan.

"Pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat, setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus," kata Dedi.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mangkrak ataupun molor sampai ke tahun selanjutnya.

"Apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun, ini semuanya tidak boleh berulang, pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi."

"Kenapa, pembangunnya ke depan tujuannya untuk apa, agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini."

"Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian," papar Dedi.

Baca: Pembangunan Rumah Contoh Penyintas Gunung Lewotobi dan Konflik Sosial di Adonara Telah Dimulai

Ditanggapi PDI Perjuangan

Terkait pernyataan Dedi Mulyadi tersebut, Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli meminta Dedi Mulyadi atau KDM tak usah ikut campur mengurusi Jakarta.

Dia menekankan agar Politikus Gerindra ini mengurus Jabar saja.

"Saya tidak paham maksud pernyataan Kang Dedi, apa dia seperti yang dikatakan pepatah 'rumput tetangga lebih hijau' yang menggambarkan perasaan seseorang yang selalu merasa apa yang dimiliki orang lain lebih baik atau lebih bagus daripada yang mereka miliki," kata Guntur Romli kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

"Ini bisa terkait dengan ketidakpuasan pada diri sendiri atau rasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain," sambungnya.

Menurutnya, bagi-bagi uang untuk setiap Kepala Keluarga (KK) tidak berarti adil. Sebab, tidak semua KK di Jakarta layak diberikan itu.

"Masa keluarga yang kaya juga diberikan uang?"ujarnya.

Romli menilai, prinsip keadilan adalah sesuai kebutuhan.

Misalnya, bantuan-bantuan mestinya diberikan kepada warga Jakarta yang membutuhkan seperti KJP, KJS, KMJU, Bansos, menggratiskan transportasi publik untuk 15 golongan, serta hibah-hibah lainnya yang harus tepat sasaran.

"Bukan dibagi-dibagi gak jelas yang tidak tepat sasaran. Saya kira Kang Dedi dipilih warga Jabar untuk fokus ngurus Jabar, tidak perlu ikut-ikut ngurus Jakarta,"pungkas Romli.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim turut menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi.

Chico Hakim mengatakan, apa yang disampaikan Dedi karena saking semangatnya.

Sehingga terjadi kesalahan hitung.

"Mungkin terlalu bersemangat, jadi salah hitung," kata Chico kepada wartawan, Senin (12/5/2025).

Baca: Bupati Samaun Dahlan Tinjau Ketibaan 600 Ton Beras di Fakfak Papua Barat, Atasi Kelangkaan

Sering turun ke masyarakat alias blusukan

Dedi Mulyadi juga dijuluki Mulyono jilid 2 karena aktivitasnya yang sering turun ke masyarakat, dan menjawab masalah langsung di lokasinya.

Di media sosial, aksi Dedi itu dihubung-hubungkan dengan gaya politik Jokowi yang juga sering turun ke masyarakat, karib dengan sebutan blusukan.

Jokowi pun meraih popularitas karena gaya blusukannya hingga bisa menaiki anak tangga pimpinan eksekutif, dari Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta hingga Presiden Indonesia dua periode (2014-2024).

Namun, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi melihat perbedaan telak antara Dedi Mulyadi dan Jokowi.

"Sebenarnya kalau menyebut seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) versi lain dari Jokowi, Jokowi versi 2.0 itu enggak seluruhnya benar juga sih," kata Burhan, sapaan karib sang pengamat, saat bicara di program On Point with Adisty, Youtube Kompas TV, tayang Sabtu (10/5/2025).

Menurut Burhan, Dedi Mulyadi sangat artikulatif, sedangkan Jokowi tidak.

Seorang Dedi Mulyadi bisa menghadapi masalah dengan berdialog, diskusi hingga berdebat.

Burhan menyontohkan salah satu peristiwa yang membuat nama Dedi Mulyadi populer di Purwakarta.

Saat itu dia menjabat Anggota DPRD Purwakarta (1999-2004).

Setelahnya, ia menjadi Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta.

"Kalau kita lihat jejaknya KDM ini, misalnya waktu dia menjadi anggota DPRD Purwakarta, waktu itu Purwakarta penuh dengan demo buruh."

"Ketika koleganya dari anggota DPRD Purwakarta tidak mau menemui demo-demo buruh, dia temuin. Ramai terjadi perdebatan sangat sengit gitu ya, tetapi setelah demo itu dia justru populer karena berani mendebat dan sekaligus mengajak dialog mereka yang kontrak."

"Setelah itu dia maju sebagai kepala daerah kan dan sukses," papar Burhan.

Burhan menegaskan, seorang Jokowi tidak bisa seperti Dedi Mulyadi dalam hal berdialog seperti peristiwa dengan buruh itu.

"Sesuatu yang kalau kita bayangkan seorang Pak Jokowi agak beda. Pak Jokowi itu kan lebih banyak senyum, kalau ditanya, 'Ya kok tanya saya' gitu ka," kata Burhan.

Sebaliknya, kata Burhan, Dedi Mulyadi juga tidak mungkin bersikap seperti Jokowi yang sedikit bicara.

"Itu enggak mungkin pernyataan itu keluar dari KDM. KDM pasti menjawab," jelasnya.

Salah satu faktor perbedaan Dedi Mulyadi dengan Jokowi adalah latar aktivismenya di kampus.

"Karena latar belakangnya juga beda kan. Pak Jokowi latar belakang aktivismenya waktu mahasiswa di mapala, KDM aktivis murni ini, dia aktivis di HMI, aktif di organisasi kemudaan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Setelah Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Dijuluki Mulyono Jilid 2, Kelakuan Mirip Jokowi saat Menjabat

 #Blusukan  #Dedi Mulyadi #Mulyono  #jokowi #gubernur