Respons PDIP seusai Prabowo Janji Hapus "Outsourcing" Warisan Era Megawati, Wanti-wanti soal Hal Ini

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing atau praktik di mana sebuah perusahaan menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga atau penyedia jasa.

Sementara, outsourcing ini pertama kali diterapkan di era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Menanggapi janji Prabowo, kini PDIP memberikan respons.

Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno pada Kamis (1/5).

Ia menilai regulasi yang ada saat ini perlu diubah jika kebijakan itu ingin dihapus.

Menurutnya, penyesuaian regulasi merupakan sebuah keniscayaan karena dunia kerja terus mengalami perubahan.

“Regulasi tentang hal tersebut sudah ada, terakhir dalam UU Cipta Kerja. Jika dirasakan lebih banyak disalahgunakan, bisa direvisi,” kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Baca: Guru Honorer Dapat Dana Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan, Abdul Muti: Akan Disampaikan Prabowo

Baca: Buruh yang Tak Ikut May Day Bareng Prabowo di Monas Mengaku Sempat Dapat Intimidasi

Di sisi lain, Hendrawan mengingatkan bahwa outsourcing merupakan fenomena global.

Hal ini memang kerap muncul seiring kebutuhan efisiensi di dunia usaha.

Namun tetap harus diatur secara adil agar tidak merugikan pekerja.

“Outsourcing merupakan fenomena yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Salah satu yang mendorong munculnya kontrak jenis ini adalah upaya pengusaha untuk menekan biaya tetap di sektor tenaga kerja,” kata Hendrawan.

Hendrawan juga mengingatkan karena posisi tawar pekerja sering kali lebih lemah dibanding pengusaha.

Oleh sebab itu dibutuhkan regulasi yang melindungi hak-hak buru.

Di satu sisi, ia menyambut baik rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disinggung Prabowo.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Outsourcing yang Dimulai Era Megawati Akan Dihapus Prabowo, Ini Respons PDIP"