JAWABAN SANTAI Kades Klapanunggal soal Permintaan THR Rp165 Juta: Itu Hanya Imbauan, Abaikan Saja

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Sebuah proposal anggaran dana dari Pemerintah Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak viral di media sosial.

Proposal tersebut meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta kepada pengusaha setempat.

Surat edaran bernomor 100/111/2025 ini ditandatangani oleh Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, pada 12 Maret 2025, meskipun tidak dilengkapi dengan stempel resmi.

Baca: ANCAMAN Dedi Mulyadi ke Kades Klapanunggal yang Minta THR Rp 165 juta ke Perusahaan: Penjarakan

Dalam surat tersebut, tercantum bahwa dana yang diminta akan digunakan untuk membagikan bingkisan THR berupa kain sarung dan konsumsi sebanyak 200 paket, dengan total biaya mencapai Rp155 juta.

Sisanya akan digunakan untuk membayar jasa penceramah, penyewaan pengeras suara, dan biaya tak terduga lainnya.

Setelah surat edaran tersebut viral, Ade Endang Saripudin mengeluarkan video klarifikasi.

Baca: VIRAL KETAHUAN Minta THR Rp 165 Juta ke Perusahaan, Kades Klapanunggal Bogor Kini Minta Maaf

Dalam video tersebut, ia meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H.

"Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan," ujarnya.

Ade menegaskan bahwa surat edaran itu tidak bersifat memaksa dan berencana untuk menarik kembali surat tersebut.

"Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan. Saya mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah telanjur beredar," jelasnya.

Baca: Viral Kades di Bogor Minta THR ke Perusahaan Rp165 Juta, Mengaku Salah & Minta Abaikan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jantika, juga memberikan tanggapan terkait isu ini.

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti surat edaran yang dianggap mencoreng nama Pemkab Bogor.

"Saya memerintahkan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk menangani permasalahan ini," ujarnya pada Minggu, 30 Maret 2025. (*)

BACA ARTIKEL SELENGKAPNYA