DPR 'Kebut' RUU TNI, Guru Besar hingga Pengamat Nilai Demi Akomodir Elite dan Kesampingkan Rakyat

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Rapat Revisi Undang-Undang tentang TNI secara diam-diam dan tertutup selama dua hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat.

Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elite yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ali Safa'at menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI.

Ia lantas meyakini, bahwa tujuan rapat seperti itu agar Rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui.

Baca: Deretan Kejanggalan Rapat RUU TNI di Hotel Mewah oleh DPR hingga Kritik Keras dari PBNU

Dengan begitu, tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan.

"Pembahasan tertutup pasti bertujuan agar masyarakat tidak tahu dan tidak menimbulkan gejolak atau penolakan sehingga dapat cepat selesai dan disahkan," kata Ali saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (16/3/2025).

Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Menurutnya, pembahasan RUU TNI oleh panja DPR dilakukan terburu-buru.

Baca: Lawan Main Kenny Austin, Amanda Manopo Terekam Berhijab saat Mau Berburu Takjil, Kesal Gegara ini

Ali lantas menilai, rapat yang dilakukan diam-diam ini sama saja kembali ke era tertutup.

Dirinya menduga, RUU dibuat sesuai selera elite.

Sementara rakyat harus tunduk terhadap keputusan tersebut.

"Jadi, kalau pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup, itu sama saja legislatif dan eksekutif kembali ke era tertutup. RUU dibuat sesuai selera elite, dan rakyat harus taat terhadap semua keputusan elite," kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Minggu (16/3/2025).

Baca: Ini yang Perlu Dikhawatirkan Jika Dwifungsi ABRI Hidup Lagi Lewat RUU TNI: Profesionalisme Terancam

Sementara, DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat diduga agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI.

Kompromi akan sulit apabila rapat digelar di Gedung DPR mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil.

Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

"Komisi I DPR dan wakil pemerintah memilih rapat di hotel bukan karena sekedar ingin cari tempat yang nyaman untuk beristirahat, tetapi mereka justru cari tempat nyaman untuk berkompromi," tegasnya.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Revisi UU TNI Dibahas Tertutup, Pengamat Jamiluddin Ritonga: demi Akomodir Kepentingan Elite

    
# RUU TNI # DPR # Guru Besar