PDIP Sindir Kebijakan Bahlil & Desak Prabowo Evaluasi Menterinya yang Gagap Ikuti Irama Presiden

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah 'sindir' kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait LPG 3 Kg.

Serta, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto evaluasi para menterinya yang disebut 'gagap' dalam mengikuti irama Presiden Prabowo.

Mengutip Tribunnews pada (8/2), hal itu diutarakan Said pada Jumat (7/2/2025).

Baca: Isu IKN Mangkrak Trending di Medsos seusai Anggaran Ditinjau Ulang Prabowo, Jokowi: Tanya Pemerintah

Said mengatakan bahwa jika melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, ia berharap presiden dapat mengevaluasi para menteri di kabinetnya.

Lantaran, menurutnya, ada beberapa yang tertatih-tatih dan gagap dalam mengikuti irama kerja presiden yang begitu cepat.

"Kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap presiden dan hari ini bisa mengevaluasi para menteri di kabinetnya dan ada yang tertatih-tatih, ada yang gagap untuk mengikuti irama presiden yang begitu cepat," ujar Said kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa ada seorang menteri yang membuat kebijakan yang justru membebani Presiden.

Baca: Isu Reshuffle Menguat di Tengah Kisruh Elpiji 3 Kg, AMPG Duga Ada yang Tak Suka dengan Bahlil

Akibatnya, ketika kebijakan itu dikeluarkan, Presiden terpaksa turun tangan langsung untuk menghentikannya.

"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," jelasnya.

Said juga mengungkapkan bahwa kebijakan terkait elpiji menimbulkan kegaduhan karena belum diuji validitas dan efektivitasnya.

Menurutnya, setiap kebijakan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak seharusnya diuji coba terlebih dahulu di beberapa kabupaten atau kota sebelum diterapkan secara luas.

Ia menilai bahwa penerapan kebijakan yang langsung mengubah pangkalan menjadi TG sentral justru menyebabkan kekacauan di masyarakat bawah.

"Elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya. Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaosly di masyarakat bawah," ungkapnya.

Menurut Said, Presiden sebenarnya lebih mengetahui menteri mana yang layak untuk di-reshuffle, mana yang perlu dipertahankan.

Serta, kementerian mana yang perlu didorong dan diberi upaya lebih besar untuk mencapai visi dan tujuan yang menjadi impian presiden.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yng perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai asta cita sebbagai mimpi presiden," pungkasnya.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Minta Prabowo Evaluasi Menterinya yang Gagap Ikuti Irama Presiden, Sindir Kebijakan Bahlil