Bahlil Dinilai Tak Sejalan dengan Komitmen Prabowo, Pemerintah Diminta Atasi Kelangkaan LPG Subsidi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Kebijakan Kementerian ESDM soal larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram menuai kecaman.

Bahkan pakar menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Dosen Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi.

Ia menilai aturan yang dikeluarkan Menteri Bahlil justru menjadi kebijakan yang blunder.

Pasalnya, masyarakat harus membeli 'gas melon' hanya di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

Oleh sebab itu, Fahmy mengatakan kebijakan ini sangat berdampak bagi rakyat kecil.

Bahkan, ia menilai kebijakan ini berpotensi mematikan pedagang kecil lantaran menyusahkan konsumen mendapatkan LPG 3 kg.

Sehingga, Fahmy menilai kebijakan Menteri Bahlil tak sejalan dengan komitmen Prabowo yang ingin berpihak kepada rakyat kecil.

Baca: Detik-detik Menteri Bahlil Dihujani Interupsi hingga Dicecar DPR soal Kebijakan Baru Gas Elpiji 3 Kg

 
Fahmy menilai larangan pemerintah soal gas 'melon' berdampak bagi wirausaha akar rumput yang akan kehilangan pendapatan.

Dosen Ekonomi Energi UGM ini juga mengatakan potensi rakyat kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi masyarakat miskin.

"Kebijakan Bahlil ini juga menyusahkan bagi konsumen, yang kebanyakan rakyat miskin, untuk membeli kebutuhan LPG 3 kg di pangkalan yang jauh dari tempat tinggalnya,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta agar Prabowo menegur langsung Menteri Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani meminta pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg, sebelum bulan Ramadhan.

Meitri mengungkapkan hal ini karena jelang Ramadhan kebutuhan kebutuhan gas elpiji 3 kg juga mengalami peningkatan.

Dikutip dari Tribunnews.com, Meitri menjelaskan kelangkaan ini terjadi di sejumlah pengecer sejak kebijakan pemerintah atas pelarangan pengajuan gas 3 kg di tingkat pengecer.

Meitri menambahkan DPR telah memahami tujuan kebijakan Kementerian ESDM untuk perbaikan sistem pendistribusian dalam pengawasan dan tepat sasaran pada gas elpiji 3kg.

"Pada prinsipnya, DPR memahami tujuan dari kebijakan Kementerian ESDM tersebut adalah untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran," kata Meitri kepada Tribunnews.com Senin (3/2/2025).

lebih lanjut dirinya mengatakan adanya kebijakan tersebut untuk kepastian harga konsumen sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca: Bahlil Tegas Jamin Gas Elpiji 3 Kg Tak Langka Jika Pengecer Hilang: Ini Transisi, Beri Kami Waktu

Selain itu hal ini dinilai sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen gas elpiji subsidi.

Ditambahkan Meitri adanya kebijakan penyesuaian ini berimbas ketidaknyamanan masyarakat atas kelangkaan gas di tingkat pengecer.

"Warung pengecer merupakan pangkalan yang paling dekat ke masyarakat. Keberadaan pengecer ini setidaknya telah berhasil mengurai potensi antrean di pangkalan-pangkalan gas. Soal kenyamanan konsumen juga hal penting yang perlu dipertimbangkan," ucapnya.

Meitri mengatakan Pemerintah diharapkan bisa membantu pengecer sebagai calon agen gas subsidi saat proses pendaftaran online dan administratif.

Dikatakan Meitri pada Ramadan nanti pengecer sudah berubah status menjadi agen resmi pertamina melalui ini bantuan pemerintah ini.

"DPR meminta agar pemerintah mengatasi masalah ini sebelum Ramadhan tiba," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Didesak Segera Atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg Sebelum Ramadan, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/03/pemerintah-didesak-segera-atasi-kelangkaan-elpiji-3-kg-sebelum-ramadan?page=all.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ekonom UGM Anggap Kebijakan Baru Gas Elpiji 3 Kg Blunder: Prabowo Harus Tegur Bahlil, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/03/ekonom-ugm-anggap-kebijakan-baru-gas-elpiji-3-kg-blunder-prabowo-harus-tegur-bahlil.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Bobby Wiratama

(TribunVideo.com/Tribunnews.com).

Program: Hot Topic
Editor Video: Muhammad Adnan Hidayat