Kontroversi Kades Kohod, Kejagung hingga Kemendagri Terjun Usut Kasus SHGB Pagar Laut Tangerang

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM- Sekira tiga lembaga akan memeriksa kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Lembaga tersebut di antaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu.

Pasalnya, diketahui Kades Kohod memiliki hak guna bangunan (HGB) paling banyak di kawasan pagar laut itu.

Baca: Gelagat Kades Kohod sebelum Hilang, Dijaga 5 Pengawal & Ngotot Wilayah Pagar Laut adalah Empang

Terkini, Kades Kohod telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (30/1).

Kabar itu disampaikan, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, Jumat (31/1).

"Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil Kepala desa Kohod untuk dimintai keterangan," ujar Doni, dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.

Baca: Kades Kohod Dicurigai Kongkalikong Sertifikat Pagar Laut, Kini Diperiksa KKP dan Disurati Kejagung

Kades Kohod diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku Letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohod.

Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut.

"Ya, Kemendagri pasti akan mendalami dan menindaklanjuti itu apabila ada sumpah jabatan dilanggar," kata Bima Arya.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Lembaga Ini Siap Periksa Kades Kohod soal Kasus Pagar Laut di Tangerang

    
 # Kades Kohod # Kejagung #Kemendagri  # SHGB # pagar laut