3 Sosok Purnawirawan Jenderal TNI yang Terseret Kasus Pagar Laut Tangerang: Ada Presdir Sedayu Group

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Kasus pagar laut di Tangerang Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang.

Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah eks purnawirawan anggota TNI.

Baca: Respons Santai Jokowi soal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang yang Disebut Terbit saat Zamannya

Satu di antaranya adalah Letjen (Purn) Nono Sampono.

Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group.

Letjen TNI Purn Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.

Perusahaan ini menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang.

Baca: Respons Jokowi soal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang yang Terbit di Eranya: Dicek Aja

Letjen TNI Purn Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia.

Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas pada 2010.

Sosok kedua adalah Freddy Numberi.

Purnawirawan TNI AL ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY.

Ia juga diduga menjadi Komisaris di dua perusahaan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. 

Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum (AHU) kedua perusahaan tersebut. 

Baca: Respons Jokowi soal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang yang Terbit di Eranya: Dicek Aja

Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi, S.IP. lahir 15 Oktober 1947 silam.

Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.

Pangkat tertingginya di Angkatan Laut (TNI AL) adalah Laksamana Madya.

Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut juga menyeret nama Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang, Senin (20/1/2025).

Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang HGB dan SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023, Senin (20/1/2025).

Baca: Titiek Soeharto Banjir Interupsi saat Desak Menteri KKP Bongkar dan Hukum Dalang Pagar Laut

Yang mana saat itu, Hadi Tjahjanto menjabat sebagai menteri ATR/BPN pada periode 2022-2024. (Tribun-Video.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rekam Jejak 3 Mantan Jenderal TNI yang Namanya Terseret dalam Kasus Pagar Laut di Tangerang

# TRIBUNNEWS UPDATE # jenderal # TNI # Agung Sedayu Group # Hadi Tjahjanto # pagar laut # Nono Sampono # Freddy Numberi