Polemik Pagar Laut Tangerang: Pengamat Sentil Oligarki, Haruskah Presiden Prabowo Turun Tangan?

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM — Pengamat politik Adi Prayitno mengungkit narasi oligarki terkait polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia juga menyinggung beda sikap TNI AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal pembongkaran pagar laut.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut di Tangerang yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL) sudah sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Kita itu sebagai bangsa yang cukup besar seringkali agak heran dan mungkin juga seringkali agak sedikit aneh kenapa ya persoalan-persoalan yang sebenarnya sangat mudah tidak terlampau rumit itu bisa dituntaskan tapi seakan-akan berbelit-belit dan membutuhkan energi yang cukup luar biasa misalnya soal pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang," kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com

Adi menilai kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang simpel dan sederhana. Pasalnya, lokasi pagar laut tersebut dapat dijangkau siapapun.

Apalagi, kata Adi, pagar laut secara geografis berbatasan dengan Jakarta.

Baca: Akui Lengah Awasi Pagar Laut, Menteri Trenggono: Kami Pikir Itu Tempat Penangkaran Kerang

 Adi pun heran persoalan pagar laut harus menunggu Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan untuk dicabut dan mengusutnya.

Selain itu, Adi juga mengungkapkan pembangunan pagar laut itu membutuhkan keahlian khusus serta tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Terlebih, pagar laut itu membentang sepanjang 30 kilometer.

Oleh karena itu, Adi mempertanyakan polemik pagar laut baru terjadi saat ini. Padahal, ia menduga pagar laut telah dilakukan sejak 2022.

Adi pun mengungkit aksi TNI AL yang membongkar pagar laut itu karena dinilai merugikan para nelayan dan ekosistem sekitar.

Namun di sisi lain, Kementerian KKP meminta pembongkaran pagar laut ditunda untuk bukti mengusut pihak yang mesti bertanggungjawab.

Baca: Panglima TNI Tegas Lanjutkan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, KKP Tolak Keras: Masih Kami Usut

Sedangkan, kata Adi, Menteri Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid mengungkapkan adanya Hak Guna Bangunan di kawasan tersebut.

Adi menilai semestinya presiden tidak perlu turun tangan menyelesaikan persoalan pagar laut. Namun, orang di sekitar presiden semestinya bekerja sama.

Kini, Adi mengatakan persoalan pagar laut secara perlahan menunjukkan titik terang.

Adi pun meminta semua pihak duduk bersama untuk membahas persoalan pagar laut. Pihak tersebut antara lain TNI AL, Kementerian ATR, Kementerian KKP, Ombudsman RI dan Pemprov Banten.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Polemik Pagar Laut Tangerang, Pengamat Ungkit Oligarki: Kenapa Urusan Begini Harus Nunggu Presiden?

#KKP #TNI AL #Presiden Prabowo #Pagar Laut