Tribunnews On Focus
[FULL] Dituding Biang Kerok PPN 12%, PDIP Salahkan Jokowi, Pakar: Kan Baru Dipecat, 2021 Partai Apa?
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Elite politik saling lempar bola soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang akan dimulai tahun depan.
Kenaikan ini berawal dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan di DPR.
Baca: Geram Dituding Biang Keladi Kenaikan PPN 12 Persen, PDIP Lempar Bola Panas ke Kemenkeu dan Jokowi
Gerindra menilai bahwa wacana kenaikan pajak 12% ini diinisiasi oleh PDIP.
Namun PDIP tampak vokal dan juga mengkritik kenaikan PPN 12% yang diumumkan pemerintah.
Sikap PDIP ini dinilai kontra dan membuat PDIP dinilai sengaja lempar batu sembunyi tangan.
Baca: Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Rocky Gerung: PDIP Salah tapi Itu Warisan Pemerintahan Jokowi
Lantas bagaimana melihat saling serang elit atas kenaikan PPN 12% ini
Pengamat Politik Citra Institute Efriza menilai PDIP berusaha lempar tanggung jawab atas PPN 12%.
Efriza menyoroti bagaimana PDIP menyalahkan pemerintahan Jokowi.
Padahal Jokowi baru dipecat pada 2024, sementara UU HPP terjadi pada 2021.
Baca: Kelakar Rocky Gerung soal Gerinda yang Kritik Tajam Penolakan PDIP ke PPN 12%: Jangan Terlalu Konyol
Sehingga PDIP punya andil besar di sana. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
# Tribunnews On Focus # PDIP # PDI Perjuangan # PPN # pajak pertambahan nilai # Jokowi
Reporter: Nila
Video Production: Dedhi Ajib Ramadhani
Sumber: Tribun Video
Tribunnews Update
Perkara yang Buat Alumnus UGM Gugat Jokowi di PN Solo, Dinilai Lawan Hukum hingga Ingin Akhiri Drama
1 jam lalu
Terkini Nasional
Alumnus UGM Gugat Ijazah Jokowi, Presiden ke-7 Dinilai Melawan Hukum, Didesak Minta Maaf
1 jam lalu
Tribunnews Update
Alumnus UGM Gugat Ijazah Jokowi Pakai Cara Citizen Lawsuit, Rektor UGM hingga Polri Ikut Terseret
2 jam lalu
Tribunnews Update
Jokowi Dinilai Melawan Hukum! Alumnus UGM Kini Gugat Ijazah Presiden ke-7, Didesak Minta Maaf
2 jam lalu
Terkini Nasional
KPU Batalkan Aturan Rahasiakan 16 Dokumen Termasuk Ijazah Capres-Cawapres
3 jam lalu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.