PEMERINTAHAN PRABOWO Hampir Tanpa Oposisi, Civil Society Wajib Berperan Kritis

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI periode 2024-2029.

Sebab, tujuh dari delapan fraksi di DPR merupakan partai politik (parpol) pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tujuh fraksi itu di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Satu-satunya fraksi yang belum memutuskan untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PDIP.

Namun, PDIP juga diperkirakan akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terlebih, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo dalam waktu dekat.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, jika PDIP bergabung, maka tak ada lagi oposisi pemerintah di DPR.

Menurut Adi, 100 persen kekuatan politik di parlemen akan tegak lurus dengan semua kebijakan politik pemerintah.

Baca: Prabowo dan Elite PKS Saling Balas Pantun: Mana Sanggup Kita Arungi Dunia Kalau Tak Berkoalisi?

"Suara-suara kritis dari parlemen sebagai penyeimbang bisa dipastikan tak akan ada lagi," kata Adi, kepada Tribunnews.com pada Jumat (11/10/2024).

Adi menjelaskan, sekalipun PDIP tak merapat ke Pemerintahan Prabowo, oposisi di DPR pun tidak signifikan.

"Karena 84 persen KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus itu menguasai kekuatan Poltik parlemen," ujarnya.

Baca: Prabowo Terima PKS Gabung Kabinet, Singgung Kawan Lama Kembali meski Sebelumnya Beda Arah Politik

Apalagi, kata dia, selama ini DPR selalu menggunakan mekanisme voting dalam mengambil sebuah keputusan.

Sebagai partai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu, PDIP menempati urutan pertama dengan total 110 kursi.

Namun, tak sebanding dengan jumlah keseluruhan kursi dari partai yang tergabung di KIM Plus, yakni 470 kursi.

"Dengan adanya kekuatan politik 84 persen itu gabungan dari KIM dan KIM Plus ya, saya kira pasti di parlemen kelompok oposisi juga akan lemah. Apalagi ditambah PDIP (bergabung)," ucap Adi.

Karenanya, Adi mendorong civil society alias kelompok masyarakat sipil seperti mahasiswa, aktivis, organisasi kemasyarakatan, pegiat demokrasi hingga guru besar, tetap kritis sebagai penyeimbang pemerintah.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

 # prabowo # prabowo subianto # oposisi # pemerintahan prabowo # pemerintahan # prabowo gibran # gibran