HOT TOPIC
Revisi PKPU soal Syarat Pencalonan Pilkada Diketok Hari Ini, Ahmad Doli: Supaya tak Ada Prasangka
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat pengesahan draft perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 akan dimajukan pada Minggu (25/8/2024) pukul 10.00 WIB.
Menurut Doli, rapat pengesahan yang dilakukan pada hari libur ini merupakan inisiatif DPR dan sudah dikomunikasikan kepada lembaga eksekutif.
“Saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah sudah konsultasikan kepada pimpinan DPR, saya juga sudah komunikasi dengan pemerintah,” katanya dalam agenda rapat konsinyering di Ayana MidPlaza, Jakarta, Sabtu (24/8/2024).
“Maka rapat hari Senin itu kami majukan besok, besok jam 10.00 WIB. Supaya semua kita lega, tidak ada lagi prasangka buruk, berspekulasi maka sebisa mungkin kita tuntaskan secepat mungkin,” sambungnya.
Meskipun dilakukan cepat, Ahmad Doli memastikan tetap dalam koridor tatib serta mendapatkan izin pimpinan DPR.
“Alhamdulillah diizinkan, besok perwakilan pemerintah juga datang biasanya dari Kemendagri,” urainya.
Ahmad Doli mengatakan rapat pengesahan tidak akan berlangsung lama karena sudah tidak ada lagi yang mesti diperdebatkan.
Menurutnya seluruh fraksi di Komisi II sudah satu pemahaman merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024.
“Untuk urusan kayak begini setengah jam juga selesai. Mudah-mudahan karena tinggal ketok saja. Betul-betul valid, betul-betul up to date, dan bisa menjadi pegangan bagi kita semua,” tukasnya.
Lebih lanjut, langkah mempercepat pengesahan revisi PKPU nomor 8 tahun 2024 sebagai respons cepat terhadap aspirasi dari mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat.
Ahmad Doli bilang begitu setelah draft PKPU disepakati, KPU akan menyampaikan ke pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk dimasukkan ke perintah negara.
“Saya kira dalam hitungan jam sudah bisa terbit. Itu kan teknis administratif tapi prinsipnya setelah konsultasi kita putuskan itu sudah berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan agenda rapat konsinyering membahas revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024.
"Pembahasan malam ini ya biasa, membahas PKPU karena banyak sekali yang dibahas kan," katanya.
Dia menuturkan diselenggarakannya rapat konsinyering malam hari agar tidak mengulur-ulur waktu.
“Setelah rapat konsinyering baru kita RDP. Ya jadi biar cepat,” tambahnya.
Menurutnya semua pihak terkait penyelenggaraan pemilu diundang termasuk Komisi II DPR RI.
Afiffudin bilang KPU menggelar rapat konsinyering ini selama tiga hari, yakni pada 24-26 Agustus 2024.
Dia menerangkan bahwa kepastian KPU akan mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pelaksanaan Pilkada akan dapat diketahui dalam draft rancangan perubahan PKPU.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Minggu Pagi Besok DPR Rapat Sahkan Revisi PKPU Nomor 8, Ahmad Doli: Supaya tak Ada Lagi Prasangka, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/08/24/minggu-pagi-besok-dpr-rapat-sahkan-revisi-pkpu-nomor-8-ahmad-doli-supaya-tak-ada-lagi-prasangka?page=2.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Dodi Esvandi
Program: HOT TOPIC
Editor Video: Difa Isnaeni Azizah
#dprri #pilkada2024 #kpu #pkpu
Video Production: Difa Isnaeni Azizah
Sumber: Tribunnews.com
Terkini Nasional
Anwar Usman Bungkam Pilih Tak Beri Komentar soal Desakan Pemakzulan Wapres Gibran
3 hari lalu
Terkini Nasional
Enggan Komentari soal Pemakzulan Gibran, Anwar Usman Bakal Buka Kotak Pandora Putusan MK?
3 hari lalu
Tribunnews Update
Pendidikan Ala Militer Dikritik, Bupati Purwakarta Tantang Verrel: Turun Sini, Jangan Cuma Wacana
5 hari lalu
Terkini Nasional
Isu Ijazah Palsu Jokowi Mencuat! KPU Akui Tak Punya Waktu Cek dan Verifikasi Dokumen Peserta Pemilu
5 hari lalu
TRIBUNNEWS UPDATE
Reaksi Ketua KPU soal Polemik Ijazah Jokowi: Waktu untuk Cek Dokumen Terbatas, Semua Harus Jujur
5 hari lalu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.