DPR Diduga Muluskan Langkah Kaesang, Akademisi hingga Pakar Hukum Ancam Lakukan Pembangkangan Sipil

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024.

Hal ini sebagai respons panitia kerja (Panja) RUU Pilkada Baleg DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah.

Dalam rilis tertulis pada Rabu (21/8), CALS mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti.

CALS menilai, upaya ini dilakukan agar Pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta dapat didominasi KIM plus tanpa kandidat kompetitor yang riil.

Baca: Baleg DPR Akali Putusan MK: Kaesang Bisa Nyalon, PDIP Terancam Tak Bisa Usung Calon di Jakarta

Baca: DPR Abaikan MK soal Pilkada: PDIP Berpotensi Tak Bisa Usung hingga Karpet Merah untuk Kaesang

Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep agar bisa maju jadi calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Padahal dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan.

CALS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahaan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK.

Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sikapi Revisi UU Pilkada, Akademisi hingga Pakar Hukum Ancam Lakukan Pembangkangan Sipil

# DPR # Kaesang # akademisi # pakar hukum