Lembaga Hukum Desak Jokowi Copot Kepala BPIP Buntut Pelepasan Jilbab Paskibraka: Ini Langgar UU HAM

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Jokowi diminta untuk mencopot Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) buntut pelepasan jilbab Paskibraka.

Permintaan ini tertuang dalam gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Solo, Kamis (15/8/2024).

Pihak yang melayangkan gugatan adalah Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Ketua LP3HI Arif Sahudi mengatakan, Jokowi menjadi pihak pertama yang digugat.

Pasalnya, Kepala Negara dinilai bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara peringatan HUT RI.

Sementara pihak kedua yang digugat adalah Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Baca: BPIP Banjir Kritikan seusai Larang Paskibraka Lepas Hijab, Disebut Diskriminasi Kebebasan Beragama

Baca: Soal Aturan Lepas Jilbab, MUI Minta Paskibraka Perempuan Pulang Saja hingga Jokowi & BPIP Digugat

Arif sendiri menilai, pelepasan jilbab Paskibraka merupakan pelanggaran terhadap undang-undang HAM.

Padahal menurutnya, sejak reformasi hingga tahun 2023, tidak ada pelarangan bagi anggota putri Paskibraka Nasional mengenakan jilbab saat bertugas.

"Menurut pendapat kami ini jelas-jelas tindakan melanggar undang-undang HAM dan ini belum pernah dalam sejarah," kata Arif, dikutip dari Tribun Solo, Jumat (16/8/2024).

Selain meminta Jokowi mencopot Yudian, penggugat juga meminta keduanya untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.

Kemudian membayar ganti rugi Rp 100 juta untuk masing-masing Paskibraka yang lepas jilbab dan Rp 100 juta untuk pemulihan.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul BREAKING NEWS: Lembaga Hukum Asal Solo Gugat Jokowi dan BPIP Soal Paskibraka Melepas Jilbab

#presidenjokowi #jokowi #jokowidodo #bpip #paskibraka2024 #paskibra #paskibrakanasional #jilbab