Retas Server PDNS, Hacker Janji Beri Kunci Enkripsi Gratis, 'Permalukan' Pemerintah: Keamanan Rendah

TRIBUN-VIDEO.COM - Hacker yang meretas server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur mengaku akan memberi kunci enkripsi secara gratis.

Disebutkan, peretasan ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pemerintah memerlukan keamanan siber yang lebih kuat.

Kelompok peretas Brain Cipher yang diduga bertanggung jawab atas insiden serangan ransomware ke server PDNS mengaku akan membuka akses data pada Rabu (3/7/2024).

Bahkan, kunci akses dijanjikan bakal diserahkan secara gratis.

Baca: Hacker Beraksi Lagi Retas Website Polresta Cirebon Kota, Beri Ultimatum Keadilan Kasus Vina

Padahal, awalnya mereka meminta tebusan sekitar Ro 131 miliar.

Dikutip dari Kompas.com, perilisan kunci enkripsi secara gratis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia memerlukan keamanan siber yang lebih kuat.

Terutama di sisi sumber daya manusia (SDM).

Kendati demikian, hacker Brain Chiper juga membuka donasi bila terdapat pihak yang ingin memberikan sumbangan.

"Kami menyediakan dompet monero untuk donasi, kami harap mendapatkan sumbangan Rabu nanti," kata pihak Brain Cipher  dalam pengumumannya di dark web dan diunggah ulang oleh akun intelijen siber @stealhtmole_int di X Twitter.

Baca: Hacker Minta Tebusan Rp 131 Miliar ke Pemerintah Usai Pusat Data Nasional Diretas

Meskipun membuka donasi, Hacker menegaskan akan memberikan kunci secara gratis atas inisiatif mereka sendiri.

Brain Cipher juga turut meminta maaf kepada semua rakyat Indonesia untuk kegaduhan yang mereka buat.

Mereka membantah tindakan ini dilakukan karena adanya unsur politik.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hacker PDN Beri Kunci Enkripsi Gratis, Buka Dompet Donasi Sumbangan Seikhlasnya"

Program: Tribunnews Update
Host: Tri Suhartini
Editor Video: Valencia Frida
Uploader: bagus gema praditiya sukirman

#kominfo #hacker #pemerintah #surabaya #jawatimur #server #peretasan #serverpdns #pemerintahindonesia