Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan saat Sidang Komite PBB, Kemlu RI Hanya Terdiam

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo dihujani kritikan oleh anggota komite PBB soal netralitasnya di Pilpres 2024.

Adpaun kritikan itu disampaikan dalam Sidang Komite PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024).

Dalam sidang itu pun, perwakilan Indonesia yakni Dirjen Multilateral Kemlu Tri Tharyat yang hadir hanya bungkam.

Dikutip dari Wartakota, kritikan itu disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye.

Pihaknya mempertanyakan netralitas Jokowi dalam pencalonan Gibran.

Pasalnya hal tersebut terkait dengan jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.

Bacre menyoroti perubahan aturan soal batas usia capres-cawapres sebelum proses pendaftaran ke KPU.

Dengan perubahan aturan tersebut, putra Presiden Joko Widodo diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai cawapres.

Lantas, ia pun mempertanyakan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dugaan intervensi dalam Pilpres 2024.

"Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, Selasa (12/3/2024).

Dalam acara tersebut, Tri Tharyat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Namun Tri tidak menjawab atau menyanggah cecaran kritik dari Bacre.

Sebaliknya, Tri hanya menjawab pertanyaan dari anggota PBB soal kebebasan beragama, pengerahan militer di Papua, dan hak politik orang asli Papua.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Anggota Komnas HAM PBB Usik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Roy Suryo: Ini Berbahaya