PDIP Sebut Pelaporan Ganjar ke KPK Upaya Hambat Hak Angket, Hasto: Baru Usul Langsung Disetrum

TRIBUN-VIDEO.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto berkomentar terkait Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, eks Gubernur Jawa Tengah itu, dilaporkan ke KPK terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso pada (5/3/2024).

Pada Kamis (7/3/2024), ia menyebut muncul banyak hambatan.

Menurut Hasto, pelaporan terhadap Ganjar itu juga merupakan bentuk hambatan.

Baca: Di Samping Hasto, Irma NasDem Sebut PDIP Bak Kura-kura saat Menang: Kalau Kalah Baru Jadi Wong Cilik

Hasto menegaskan, bahwa siapa yang bersikap kritis saat ini akan dihambat oleh penguasa.

Ia juga menduga, pelaporan pada Ganjar Pranowo ke KPK adalah upaya untuk menjegal pengajuan hak angket kecurangan pemilu.

Menurutnya, tidak perlu takut terhadap penggunaan Hak DPR, jika memang proses pemilu 2024 ini berjalan dengan baik.

"Muncul juga banyak intimidasi, misalnya apa yang dilakukan pengaduan terhadap Pak Ganjar Pranowo, itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menghambat Hak Angket Tersebut."

Baca: Di Hadapan Hasto, Irma NasDem: Jokowi Bisa Kuat karena Parpol Bisa Disogok, Sindir PDIP?

"Jadi, banyak jalan terjal yang memang diciptakan, karena sebenarnya nggak perlu takut terhadap penggunaan Hak DPR ini, ketika proses pemilu ini berjalan dengan baik," kata Hasto.

Di sisi lain, sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango siap menanggapi laporan IPW sesuai dengan prosedur.

KPK akan menindaklanjuti laporan IPW, terkait dugaan gratifikasi yang menyeret Ganjar Pranowo dan Eks Dirut Bank Jateng.

Dalam keterangan yang Nawawi sampaikan pada Kamis (7/3/2024), ia berjanji, KPK akan menindaklanjuti laporan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, bahwa stiap laporan, pengaduan yang disampaikan kepada KPK akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

(Tribun-Video.com)

Host: Nina Agustina
VP: Ika Vidya

# PDIP # Ganjar Pranowo # KPK # hak angket