Analis Prediksi Hak Angket Bakal Layu sebelum Berkembang: Itu Dijadikan Alat Bargaining Politik

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM- Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menyoroti usulan hak angket oleh tiga fraksi partai politik di DPR yakni PDIP, PKB dan PKS.

Menurut, Arif Nurul Imam usulan hak angket tersebut ada dua motif.

Yakni, yang pertama memang bertujuan untuk menyelidiki potensi atau dugaan kecurangan pemilu.

Kemudian, yang kedua hak angket bisa berpotensi digunakan untuk bergaining politik dari parpol yang ada di kubu 01 maupun 03.

“Saya sampaikan bahwa hak angket itu bisa jadi dua motif, pertama emang bertujuan untuk menyelidiki potensi atau dugaan kecurangan pemilu, kedua hak angket itu juga patut kita duga ada potensi digunakan untuk bergaining politik partai politik yang ada di kubu 01 maupun 03,” kata Arif kepada wartawan Rabu (6/3/2024).

Terkini, Arif Nurul Imam menyebut, usulan hak angket ini kemungkinan besar akan gagal.

Pasalnya, baru tiga partai yang berani mengusulkan hak angket.

Sementara dua partai lainnya seperti Partai Nasdem dan PPP tidak ikut dalam usulan hak angket saat sidang rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024).

“Kalau kemudian ini batal atau tidak ada hak angket besar kemungkinan hak angket hanya digunakan sebagai alat bergaining politik oleh elit politik. Kalau batal hanya bergaining politik saja, gertak politik untuk negosiasi politik,” jelas Arif.

Selain itu, menurut Arif, langkah diusulkannya hak angket hanya sebatas mempengaruhi opini publik agar masyarakat dipaksakan mempercayai adanya aksi kecurangan di Pemilu 2024.

Baca: Gerindra Tegas Tolak Ajakan Nasdem & PKS Ikut Gulirkan Hak Angket: Ini Hak Masing-masing, Silahkan

“Hak angket tentu akan berpengaruh terhadap opini publik karena dugaan potensi atau tuduhan potensi kecurangan Pemilu akan menjadi pembahasan publik, munculnya wacana hak angket ini akan dibaca publik bahwa kecurangan pemilu itu bisa jadi benar adanya. Wacana hak angket meskipun tidak dilakukan itu memperkuat persepsi publik dugaan kalau pemilu terjadi kecurangan itu muncul,” ungkapnya.

Namun, Arif Nurul meyakini kuat apabila usulan hak angket yang digulirkan oleh PDIP, PKB dan PKS itu tidak akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Bahkan, kepercayaan publik kepada partai yang mengusulkan hak angket tersebut akan tergerus apabila usulan hak angket gagal dilakukan.

“Secara alamiah pendukung dan simpatisan partai-partai yang mencoba mengusung hak angket, tetapi jika memang batal tentu menurunkan kepercayaan pemilih partai-partai yang mengusung hak angket tetapi batal,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

Menurut Ujang Komarudin, usulan hak angket oleh partai-partai yang kalah pada Pilpres 2024 hanyalah bagian dari permainan atau game politik.

Yakni, permainan tersebut akan dihadapi oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

“Kalau pandangan saya sih walaupun itu hak konstitusi anggota DPR, itu adalah permainan politik, game politik maka tentu akan diblok juga oleh kubu Jokowi atau kubu pemerintah yang tentu pemerintah atau Jokowi tidak mau dituduh curang juga,” kata Ujang.

Bahkan, Ujang menyebut hak angket tersebut akan layu sebelum berkembang.

Hal itu dikarenakan mendapat perlawanan penuh dari pihak pemerintah.

“Maka akan layu sebelum berkembang, saya melihat seperti itu akan tergembosi di tengah jalan, sulit direalisasikan,” kata dia.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hak Angket Kecurangan Pemilu Diprediksi Akan Layu Sebelum Berkembang

#hakangket #pemilu2024