Kontroversi Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto hingga Desakan Pembatalan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur meminta Presiden Jokowi membatalkan pemberian gelar kehormatan untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Isnur dalam keterangannya di IG YLBHI, dikutip pada Rabu (28/2/2024).

Menurutnya selama ini lembaga tersebut bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca: Seusai Dianugerahi Jenderal Bintang 4, Prabowo Syukuran dan Sungkem ke Sukartini Djojohadikusumo

Tak hanya itu dikatakan Isnur, pemberian penghargaan itu juga bagian dari pemberian imunitas. Pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan terhadap pelanggaran HAM masa lalu.

Atas hal itu ia meminta, Presiden Jokowi untuk membatalkan penghargaan tersebut.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyematkan bintang empat tanda kenaikan pangkat istimewa untuk Menteri Pertahanan RI (Menhan) sebagai Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Prabowo Subianto.

Baca: Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Dinilai Jadi Transaksi Elektoral Presiden Jokowi

Penyematan jendral bintang empat itu telah diterima Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024 yang digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Menurut Jokowi, penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Letjen (Purn) Prabowo Subianto itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Jokowi menjelaskan, penganugerahan tersebut, seharusnya sudah diberikan sejak dua tahun lalu atas jasa Prabowo di bidang pertahanan.

(Tribun-Video.com)

# Muhammad Isnur # Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) # Jokowi # Menteri Pertahanan # Prabowo Subianto