'Polemik Berdarah' Rempang Eco-City: Bentrok, Relokasi hingga Perpres Jokowi | KALEIDOSKOP 2023

TRIBUN-VIDEO.COM - Insiden berdarah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih membekas diingatan.

Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan Rempang Eco City.

Bentrok antara warga dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Ditpam pun tak terelakkan.

Baca: Masyarakat Pulau Galang, Riau Menolak Kedatangan Imigran Rohingya, Imbas Konflik Pulau Rempang

Rencana Pembangunan Rempang Eco City

Usut punya usut, rencana pembangunan kawasan Rempang Eco-City telah ada sejak tahun 2004 silam.

Kala itu, pemerintah menggandeng PT.Makmur Elok Graha dalam kerjasama dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Di tahun 2023, proyek pembangunan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN).

Hal tersebut tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pada 28 September 2023, Pemerintah RI menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan produsen kaca panel surya asal Cina, yakni Xinyi Group.

Penekenan MoU itu terkait investasi sebesar Rp 381 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Rempang.

Baca: 35 Terdakwa Unjuk Rasa Bela Rempang yang Berujung Ricuh di Kantor BP Batam Jalani Sidang Perdana

Aksi Protes Warga Berujung Bentrokan Pecah

Warga melakukan aksi protes buntut rencana penggusuran di wilayah Rempang untuk proyek Eco City.

Bentrokan antara warga dan aparat gabungan pecah pada 7 September 2023.

Kericuhan tersebut terjadi akibat warga yang menolak pengukuran dan pemasangan patok di Pulau Rempang.

Warga memblokade jalan serta menghalangi para aparat masuk ke wilayah tersebut.

Gas air mata pun ditembakkan polisi untuk memukul mundur para warga.

Selain itu, tujuh warga ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan aksi pelemparan bom molotov saat kericuhan terjadi.

Bentrokan juga kembali terjadi pada 11 September 2023.

Aksi ini pecah akibat demonstrasi yang digelar di depan Kantor BP Batam.

Seiring dengan hal itu, terdapat 43 peserta aksi yang ditahan.

Baca: Misteri Papan Bunga Warga Rempang yang Hilang di Kantor PN Batam Terungkap, Ditemukan di Jembatan

Sosok Bang Long yang Ikut Aksi Demo Tersorot

Dalam aksi yang dilakukan, ada sosok Bang Long yang juga tersorot publik.

Pria berbadan besar dengan rambut gondrongnya terekam dalam beberapa video terus menggemakan penolakan.

Ia menjadi sorotan seusai menolak membuka bajunya di hadapan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho.

Aksi Bang Long itu bahkan membuat sang Kapolresta terdiam.

Rupanya, Bang Long adalah tokoh dari Pulau Setokok Rempang yang dikenal karena peduli dan membela warga di Pulau yang akan direlokasi karena pembangunan Eco City itu.

Baca: Pertanyakan Tudingan Prabowo Kasus Rempang Disusupi Intel Asing, Jubir Anies: Kita Butuh Perubahan

Dugaan Pelanggaran HAM di Kasus Rempang

Komnas HAM merilis adanya temuan indikasi pelanggaran HAM dalam bentrok antara warga Rempang dengan aparat gabungan pada 22 September 2023.

Ada enam dugaan pelanggaran HAM yang diungkap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing terkait bentrok 7 September dan 11 Se ptember 2023.

Tak hanya itu, Ombudsman RI membeberkan sejumlah temuan sementara terhadap penanganan masalah Rempang Eco-City yang menimbulkan konflik pada 27 September 2023.

Temuan itu antara lain, sertifikat hak pengelolaan lahan Pulau Rempang atas nama BP Batam belum terbit.

Selain itu, belum ada dasar hukum terkait ketersedian anggaran baik itu pemberian kompensasi dan program secara keseluruhan.

Baca: PN Batam Gelar Sidang Perdana Gugatan Praperadilan 30 Tersangka Kerusuhan Unjuk Rasa Kasus Rempang

Menteri Bahlil Dialog dengan Warga dan Papar penyelesaian

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa pemerintah melakukan penggusuran tempat tinggal masyarakat di Rempang.

Bahlil mengaku telah datang ke Rempang dan berdialog dengan warga.

Dalam pernyataannya, Bahlil menyebut bahwa solusi yang diberikan bukan lah penggusuran maupun relokasi, melainkan penggeseran.

Baca: Warga Pulau Galang Tolak Tampung Imigran Rohingya, Singgung Kondusifitas Pascakonflik Rempang

Selain itu, pemerintah juga memberikan masyarakat rumah tipe 45 dengan harga Rp 120 juta dan uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per orang, serta uang kontrak rumah Rp 1,2 juta per keluarga. (Tribun-Video.com)

Baca juga berita terkait di sini

# Kaleidoskop # Rempang # konflik # relokasi # Jokowi