Jokowi Dukung Proses Hukum Temuan Transaksi Janggal Pemilu 2024 dari Tambang Ilegal

TRIBUN-VIDEO.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menemukan transaksi janggal terkait dana kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Presiden Joko Widodo saat dikonfirmasi mengungkap responsnya.

Menurut Presiden Jokowi, semua transaksi mencurigakan dilihat terlebih dulu.

Setelahnya, akan ada proses hukum yang mengikuti.

Hal ini disampaikan kepala negara i Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (19/12/2023).

"Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum," ujar Jokowi di Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (19/12/2023).

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada instruksi khusus kepada aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan pemilu tetap jujur dan adil setelah temuan PPATK tersebut, Presiden menegaskan semua harus mengikuti aturan.

Baca: Alasan Bawaslu RI Tak Kunjung Ungkap Laporan PPATK soal Dugaan Transaksi Janggal untuk Kampanye

Baca: Respons Jokowi soal Temuan PPATK tentang Transaksi Janggal Dana Pemilu, Tegaskan akan Diproses Hukum

"Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah," katanya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada transaksi janggal yang diduga untuk membiayai kampanye Pemilu 2024.

Dana itu bersumber dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya.

Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Ivan menyampaikan, seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak dipakai karena digunakan untuk keperluan elektoral.

Namun, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PPATK Temukan Transaksi Janggal untuk Kampanye, Jokowi: Pasti Ada Proses Hukum"