PKS Sindir Ganjar soal Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Rapor merah penegakan hukum dan HAM pemerintahan Jokowi yang diberikan calon presiden Ganjar Pranowo mengundang reaksi berbeda-beda dari berbagai pihak.

Ganjar Pranowo memberikan nilai lima untuk penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Bukan tanpa alasan penilaian yang diberikan Ganjar Pranowo.

Satu hal yang membuat Ganjar menganggap penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi jeblok adalah putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres.

Diketahui imbas putusan tersebut, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka diputus melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

Baca: Kunjungi Papua, Ganjar Disambut Astusias Warga namun Didemo Mahasiswa Uncen Tolak Isi Kuliah Umum

Selain itu, imbas putusan MK tersebut seakan menjadi pemulus jalan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Rapor merah yang diberikan Ganjar tersebut pun seakan menjadi bumerang mengingat Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres pendampingnya berstatus sebagai Menkopolhukam.

Baca: Berbanding Terbalik, Gerindra & Puan Maharani Punya Respons Berbeda Soal Rapor Merah dari Ganjar

Sehingga, elite partai politik dari barisan pendukung Prabowo-Gibran mengungkit soal keberadaan Mahfud MD tersebut.

Seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Saat ditanya soal rapor merah yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum dan HAM era Jokowi justru seakan menyindir keberadaan Mahfud MD.

Airlangga diketahui saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian dalam pemerintahan Jokowi.

Sehingga, kata dia, bila bertanya soal penegakan hukum dan HAM sebaiknya ditanyakan kepada Menkopolhukam.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, PKS Sindir Gara-gara Kecewa Hingga Pembelaan Mahfud MD

# PKS # Ganjar Pranowo # penegakan hukum era Jokowi # Rapor Merah # Menkopolhukam