Berbanding Terbalik, Gerindra & Puan Maharani Punya Respons Berbeda Soal Rapor Merah dari Ganjar

TRIBUN-VIDEO.COM - Inilah respons Partai Gerindra dan PDIP soal pernyataan Ganjar Pranowo memberikan nilai lima terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mempertanyakan nilai yang diberikan oleh Ganjar.

Apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan mantan Gubernur Jawa Tengah itu adalah murni penilaian pribadi atau justru penilaian dari tim pemenangan.

Hal itu disampaikan oleh Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud," tutur Dasco.

Baca: Indonesia Kembali Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Palestina, Berasal dari Pemerintah dan Perusahaan

Pria berusia 56 tahun itu kemudian berpendapat, seharusnya penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Mahfud MD.

Alasannya, saat ini Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab terkait penegakan hukum di Indonesia.

Mahfud MD yang telah dipinang Ganjar sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggung jawab Polhukam," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Atas dasar tersebut, dirinya enggan untuk berkomentar lebih dalam perihal penilaian yang dilontarkan oleh Ganjar.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memiliki pendapat lain.

Baca: RS Indonesia di Gaza Diserang & 3 WNI Hilang Kontak, Menlu Retno Desak Semua Negara Menekan Israel

Putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, itu berujar Ganjar Pranowo pasti memiliki data sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Jokowi berada pada angka lima.

Hal itu disampaikan Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," terang Puan.

Puan menegaskan, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor.

Penegakan hukum di Indonesia, sambungnya, tak boleh tebang pilih.

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," jelasnya.

Ia pun berharap, presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang dapat menjalankan hukum dengan baik.

Mereka mesti menjalankan hukum sesuai koridor yang ada tanpa membeda-bedakan.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucapnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki Sandi Saputra/Taufik Ismail)

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ganjar Beri Skor Rendah Penegakan Hukum di Era Jokowi: Gerindra Singgung Mahfud, PDIP Beri Pembelaan

# Sufmi Dasco Ahmad # Ganjar # Rapor Merah # PDIP # Gerindra