Menteri Bahlil Sebut Pemerintah Tak Batalkan Proyek Rempang Eco City, Warga 'Geser' ke Tanjung Banon

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerintah menyatakan tidak akan membatalkan proyek Rempang Eco-City, Batam, Kepulauan Riau meski menuai protes warga.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Tepatnya, seusai rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (25/9/2023).

"Insya allah nggak," kata Bahlil.

Baca: Menteri Bahlil Tegaskan Warga di Luar Pulau Rempang yang Terbukti Anarkis Tetap Diproses Hukum

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa dalam rapat, Presiden Jokowi meminta agar penyelesaian konflik di Pulau Rempang dilakukan secara kekeluargaan.

Nantinya, konflik diselesaikan dengan mengedepankan hak-hak masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya bisa dikelola sekitar 7-8 ribu hektare.

Sedangkan, sisanya merupakan hutan lindung.

Adapun, Bahlil kemudian mengatakan pihaknya telah bertemu dengan tokoh masyarakat setempat.

Pada kesempatan itu, ia telah menemukan bahwa solusi posisi Rempang itu bukan penggusuran dan juga bukan relokasi.

Baca: Hari Ini Presiden Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Kepresidenan, Bahas Konflik di Pulau Rempang?

Melainkan, masyarakat meminta untuk digeser ke kampung yang masih di pulau Rempang, yakni Tanjung Banon.

Adapun, Bahlil menilai, masyarakat juga masih mendapatkan penghargaan atas status lahan.

Pemerintah juga memberikan lahan tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik serta dibangunkan rumah dengan tipe 45.

Selain itu masyarakat juga akan mendapatkan dana tunggu sebesar Rp 1.200.000 dan dana untuk menyewa rumah sebesar Rp 1.200.000.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Tidak Akan Batalkan Proyek Rempang Eco City, 

Host: Nina Agustina
Vp: Mellinia Pranandari

# rempang # pulau rempang # rempang eco city # batam # bahlil lahadalia # bkpm