Warga Rempang Merasa Diusir Paksa Lewat Pemberhentian Layanan Kesehatan, Pemkot Batam Bantah

TRIBUN-VIDEO.COM - Warga di Pulau Rempang, Batam mengeluhkan berhentinya layanan kesehatan dan pendidikan untuk mereka.

Disebutkan bahwa layanan publik ini berhenti sejak akhir Agustus lalu.

Seorang warga bernama Zuki menilai, cara ini sebagai bentuk pengusiran paksa agar warga Rempang mau pindah.

Sementara itu, tokoh Melayu Kepulauan Riau Azlaini mengatakan, sejak akhir Agustus 2023, BP Batam sudah memasang patok lahan.

Baca: Gubernur Kepri Bantah Presiden Jokowi soal Komunikasi Buruk Jadi Penyebab Konflik di Rempang

Meski begitu, belum ada kejelasan soal relokasi untuk warga Rempang ini.

Infrastuktur di tempat tinggal baru warga yang akan dipindahkan disebutnya belum ada.

Namun, pengakuan warga ini justru dibantah oleh pihak Pemkot Batam.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan Batam Ariastuty Sirait memastikan, tak ada penghentian fasilitas publik untuk warga Rempang.

Baca: Kemenkumham Singgung Kasus Rempang, Sebut Penting Terapkan Nilai HAM ketimbang Semprot Gas Air Mata

Pernyataan senada juga diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Pemerintah Kota Batam Batam Rudi Panjaitan.

Ia mengklaim, hingga saat ini layanan pendidikan dan kesehatan masih berlangsung.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Warga Sebut Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Pulau Rempang Berhenti, Dibantah Pemkot Batam"

Host: Sisca Mawaski
VP: Indra

# warga Rempang # Diusir # pemberhentian # layanan kesehatan # Pemkot Batam