KPU dan Bawaslu Terancam Kehilangan Ribuan Honorer Non-ASN, Siapa yang Awasi Kampanye Pemilu 2024?

TRIBUN-VIDEO.COM - Di hari pertama masa kampanye pada 28 November 2023 mendatang, ribuan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga honorer akan dihapus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terancam kelabakan di menit-menit terakhir jelang Pemilu 2024.

Pasalnya kebijakan penghapusan tenaga honorer itu hanya berjarak 78 hari dari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Tentu hal ini menjadi tantangan yang tak mudah bagi KPU dan Bawaslu.

Saat ini KPU memiliki 7.551 pegawai non-ASN yang tersebar di lingkungan KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/ kota.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Parsadaan Harahap, menuturkan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia yang memadai serta mumpuni menjelang hari pemungutan suara.

Baca: Inilah Perbedaan Pemilu 2019 dengan 2024, KPU Bakal Sederhanakan Surat Suara Demi Hemat Anggaran

Terlebih masa kampanye dalam Pemilu 2024 singkat yang hanya 75 hari.

Kondisi ini membutuhkan petugas KPU mengerjakan dengan cepat dan tepat pada tahap pencetakan dan distribusi logistik pemungutan suara.

Di sisi lain, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif (Pileg) di tingkat pusat hingga daerah merupakan salah satu tahapan yang rawan sengketa dari pihak-pihak yang merasa tidak puas.

Itu artinya, KPU harus dapat menjalani tahapan pemilu berbarengan dengan menghadapi kasus-kasus hukum yang mungkin timbul dan juga tak boleh dilewati.

Parsadaan menyebut bahwa pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait agar masalah ini bisa teratasi pada waktunya.

Sementara Bawaslu memiliki sedikitnya 7.000 pegawai non-ASN yang berpotensi purna tugas buntut kebijakan ini.

Baca: Digugat Perkomhan Rp 1 M, Mahfud MD Dituding INTERVENSI PN Jakpus soal Pemilu & Dianggap Cawe-cawe

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut pihaknya sudah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas.

Namun surat tersebut belum ditanggapi.

Bagja mengatakan penghapusan ribuan pegawai honorer ini membuat jumlah pegawai Bawaslu menciut hingga tersisa 8-10 orang saja di tingkat daerah.

Bagja juga memprediksi, politik uang pada Pemilu 2024 marak di masa kampanye.

Oleh karena itu, Bawaslu seharusnya mengerahkan sebanyak-banyaknya pengawas ke masa kampanye.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU-Bawaslu Kelabakan, Ribuan Tenaga Honorer Dihapus 78 Hari Sebelum Pemilu 2024"

#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews #politik
#kpu #bawaslu #pemilu2024 #pilpres2024