Respons PKN Soal Saran Denny Indrayana yang Meminta Jokowi Dipecat: Ngawur, Seperti Pendekar Mabuk!

TRIBUN-VIDEO.COM - Sekjen Pimpinan Nasional PKN Dr Sri Mulyono merespons saran mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada DPR soal pemakzulan Presiden Jokowi.

Menurut Sri, tindakan Denny Indrayana tersebut merupakan sesuatu yang ngawur dan tidak mendasar.

Selain itu, Sri menuturkan bahwa saran tersebut hanya berasal dari analisis yang dipaksakan.

"Denny seperti pendekar mabuk yang nabrak sana nabrak sini dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi," kata Sri dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Seperti diketahui, Denny Indrayana meminta kepada DPR RI untuk melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap Jokowi.

"Jika Denny serius dan bukan hanya seperti pendekar mabuk, berkirim suratnya lebih tepat misalnya kepada Partai Demokrat yang sempat mengusungnya pada Pilkada Kalsel dan punya hubungan khusus dengan SBY," ujarnya.

Baca: Isi Surat Denny Indrayana ke DPR Minta Jabatan Presiden Jokowi Segera Dicopot, Pakai Hak Angket

"Yakinkan saja PD soal pemakzulan ini dan biarkan PD yang menyatakan sikapnya di DPR. Berpolitik dengan sikap yang terbuka dan ksatria. Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh dan testing the water saja," Sri menambahkan.

Saran tersebut, disampaikan Denny melalui surat terbuka untuk DPR.

Di mana Denny meminta, agar DPR menggunakan hak angketnya untuk memeriksa Presiden Jokowi dan memakzulkannya sebagai presiden.

Pasalnya, hal ini disampaikan Denny karena adanya dugaan penjegalan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Ia juga menyoroti sikap Presiden Jokowi yang seakan diam saja ketika KSP Moeldoko mencoba mengganggu Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, Moeldoko sendiri saat ini tengah cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Denny pun berpendapat, jika Presiden Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara anak buahnya, maka ia dinilai tidak mampu dan tidak layak menjadi presiden.

Terakhir, Denny Indrayana juga menilai Jokowi telah memanfaatkan kekuasaannya dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi di Pemilu 2024.

Dalam hal ini, Denny Indrayana juga menegaskan tidak rela UUD 1945 terus menerus dilanggar oleh Presiden Jokowi demi cawe-cawe yang dilakukannya itu.

Di mana, cawe-cawe tersebut dinilai bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Baca: Sebut Manuver Politik Denny Indrayana Ngawur, Sekjen PKN: Jangan Plintat-plintut Bikin Keruh!

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi itu memiliki kepentingan politik dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

Cawe-cawe itu dimaksudkan Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung secara adil, jujur, dan transparan.

Sehingga tidak ada polarisasi yang ekstrem, di mana hal tersebut dikhawatirkan akan memecah belah rakyat.

"Cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrem yang dikhawatirkan akan membelah rakyat," ungkap Adi.

Kemudian, cawe-cawe yang ramai dibicarakan publik belakangan ini adalah Presiden Jokowi yang ingin memastikan juga mengenai siapa yang nantinya menjadi presiden, menggantikan dirinya.

Adi pun menjelaskan, Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang menterjemahkan kritikan publik menjadi kenyataan.

Dikatakan Adi, kritikan tersebut diterjemahkan oleh Presiden Jokowi bahwa di Pilpres 2024 nanti akan ada cawe-cawe.

"Kritik itu yang sebenarnya langsung diterjemahkan oleh Jokowi bahwa di Pilpres Jokowi itu akan cawe-cawe," ujar Adi.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Denny Indrayana Minta DPR Makzulkan Presiden Jokowi, PKN: Ngawur, Tidak Punya Dasar Politik

# Jokowi # Denny Indrayana # Sri Mulyono # PKN