Jokowi Cawe-cawe Urus Pemilu 2024, Pengamat Sebut 'Terpaksa' karena Bukan Ketua Umum Partai

TRIBUN-VIDEO.COM - Dikrektur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno ikut menanggapi soal Presiden Jokowi yang 'cawe-cawe' atau ikut campur urusan pemilu 2024.

Ia menilai, Jokowi 'terpaksa' ikut campur atau 'cawe-cawe' dalam urusan pemilu 2024 mendatang.

Adi menilai, Jokowi bukan ketua umum partai sehingga menggunakan caranya sendiri untuk terlibat aktif dalam pemilu 2024.

Keterlibatan Jokowi pun dinilai bukan karena suatu kepentingan. Melainkan memastikan berjalannya pemilu sesuai dengan harapannya.

Baca: Soal Sikap Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Direktur Eksekutif Parameter Politik Anggap Tak Elok

Jika Jokowi tidak melakukan cawe-cawe saat ini, Adi melihat orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak bisa mengontrol gerakan penggantinya untuk memastikan pembangunan yang sudah dilakukannya selam 10 tahun di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi selepas Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Keduanya setelah tak lagi menjadi presiden, masih memegang kekuasaan sebagai Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat.

Sementara Jokowi jika sudah tak jadi presiden lagi, tak bisa melakukan controlling.

Untuk itu, Jokowi ingin memastikan siapapun yang menjadi presiden adalah mereka yang bisa diklaim sebagai 'orangnya Jokowi' atau dikenal dengan All Jokowi's Men.

Adi mengungkapkan, Jokowi memastikan dan mengontrol secara dini hasil kerjanya diteruskan sebelum ia lengser dari jabatan Presiden karena tidak memiliki status ketua umum parpol.

Baca: Saat Gerindra dan PDIP Bela Jokowi soal Cawe-cawe di Pilpres 2024: Kan Sudah 10 Tahun Bekerja Baik

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendukung Jokowi jika ingin ikut campur dalam pemilu 2024, Selasa (30/5/2023).

Menurutnya, hal ini untuk menjaga demokrasi dan memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.

Kalla yakin, Jokowi maupun pihak-pihak lainnya memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mewanti-wanti agar pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024 jangan sampai menjadi alat legitimasi kepentingan politik pribadi.

Baca: Saat Gerindra dan PDIP Bela Jokowi soal Cawe-cawe di Pilpres 2024: Kan Sudah 10 Tahun Bekerja Baik

Menurut Umam, meski Presiden mengaku tidak akan melanggar hukum dan konstitusi terkait upaya cawe-cawe itu, namun keberpihakan politik Jokowi secara terbuka berpotensi disalahgunakan sebagai alat politisasi kekuasaan negara.

Umam menuturkan, gelagat itu sudah terlihat ketika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Jokowi sebagai panglima tertinggi dalam pengambilan keputusan politik praktis mereka.

Selain itu, saat Jokowi berjanji akan membisiki para ketua umum partai di hadapan jaringan relawannya terkait calon presiden yang akan didukung.

Ketika Jokowi menyampaikan itu, lencana kepresidenan masih menempel di dadanya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi "Cawe-cawe" Urus Pemilu 2024 Dinilai karena Bukan Ketum Partai"

# Pemilu 2024 # politik # Jokowi # Pilpres 2024