Kasus Korupsi BTS Kominfo yang Libatkan Johnny G Plate Bisa Seret DPR, Kejagung Beri Tanggapan

TRIBUN-VIDEO.COM - Kasus korupsi proyek tower BTS BAKTI Kominfo yang bawa nama Menkominfo Johnny G Plate disebut bisa mengarah ke DPR.

Hal ini karena DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran dalam rangka menjalankan fungsi anggaran.

Terlebih untuk program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk tahun jamak.

Terkait pengusutan kasus korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo di DPR, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo memberikan penjelasan.

Ia mengatakan, saat ini penyidikan masih belum diarahkan ke DPR.

"Kita belum ke arah sana," ujarnya.

Meski begitu, ia membenarkan ada dana APBN yang menjadi sumber pendanaan proyek tersebut.

"Ada APBN," katanya.

Meski begitu, persetujuan anggaran oleh DPR untuk proyek ini masih belum menjadi fokus tim penyidik.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi proyek tower BTS BAKTI Kominfo.

Termasuk eks Menkominfo, Johnny G Plate.

Kemudian ada pula Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

Sementara dari pihak swasta, ada empat tersangka, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Tersangka ketujuh yang baru ditetapkan bernama Windy Purnama (WP) dari pihak swasta.

Windi Purnama diketahui sebagai orang kepercayaan Irwan Hermawan.

Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya permufakatan jahat di yang dilakukan mereka.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengusutan Kasus Korupsi BTS Kominfo Belum Mengarah ke DPR Meski Proyek Sebagian Didanai APBN, Penulis: Ashri Fadilla


#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews #johnnygplate #dpr #kejagung