Pengamat Menilai Jokowi Tinggalkan Warisan Buruk bagi Sistem Pemilu karena 'Cawe-cawe' di Pilpres

TRIBUN-VIDEO.COM - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden partisan yang di mana hal ini akan berpengaruh pada warisan demokrasi yang buruk bagi sistem pemilu.

Pria yang juga merupakan CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting punya alasan di balik pernyataannya tersebut.

Ia berkaca dari banyaknya momen Jokowi yang turut aktif dalam ragam aktivitas seperti menghadiri Musyawarah Rakyat (Musra) hingga melakukan endorse tokoh yang berkaitan dengan Pilpres 2024 mendatang.

Padahal, menurut Pangi, dalam posisinya sebagai kepala negara, Jokowi tidak elok untuk berkontribusi dan terlibat aktif menyambut kontestasi politik lima tahunan ini.

“Cara merawat demokrasi adalah dengan cara bagaimana presiden Jokowi netral, bagaimana Jokowi berpikir keras untuk mensukseskan pemilu 2024, tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan menyiapkan dan menyukseskan presiden pengganti beliau,” Kata Pangi dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).

“Presiden partisan di dalam pemilu jelas meninggalkan legacy yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi kita, presiden selanjutnya tentu berpotensi melakukan hal yang sama karena tak ada pembelajaran dan contoh keteladanan dari seorang negarawan,” sambungnya.

Pangi pun menyebutkan beberapa langkah Jokowi seperti berpidato di Musra hingga endorsement kepada sosok bakal calon presiden berdampak negatif.

Baca: Anies Baswedan Lantang agar Tangan-tangan Negara Tak Bikin Pengaturan Demokrasi: Itu Lecehkan Rakyat

Baca: Upaya Demokrasi Gagal! Militer Sudan Anggap Milisi RSF Upayakan Kudeta Melalui Perang Saudara

“Terlibat aktif dalam melakukan negosiasi bahkan menunjukkan dukungan secara terbuka akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Langkah Jokowi ini, tegas Pangi, tidak sepenuhnya bisa diterima dan akan menjadi preseden buruk di mana presiden yang sedang berkuasa menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal.

“Kalau presiden terlalu jauh cawe-cawe di dalam menentukan presiden penerus beliau, tentu ada resiko besar yang menunggu beliau,” tutup Pangi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan perihal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa waktu lalu mengumpulkan pimpinan partai politik (parpol) di Istana Negara.

Hal itu menanggapi kritikan sejumlah pihak termasuk Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang menilai Jokowi terlalu jauh mencampuri urusan Pemilu 2024.

"Menurut saya sih wajar saja yah," kata Doli saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Doli menyebut pertemuan Presiden Jokowi dengan enam pimpinan parpol pendukung pemerintah, minus NasDem merupakan dalam rangka halalbihalal.

Menurutnya, dirinya sudah mendapat bocoran dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengenai obrolan saat itu.

"Saya dapat (informasi) tentu dari Pak Airlangga ketua umum kami, di situ hanya membicarakan tentang bagaimana supaya Indonesia ini siap dengan agenda-agenda ke depan yang tidak mudah," ucapnya.

Doli menerangkan saat itu Presiden Jokowi menekankan pentingnya soliditas sesama parpol pendukung pemerintah.

Dia menilai tak ada yang salah ketika Presiden Jokowi ingin pemimpin setelahnya bisa melanjutkan estafet pemerintahan sekarang.

"Ya menurut Saya wajar lah. Ya kan artinya kan masa kita larang Pak Jokowi punya harapan,"ujarnya.(*)


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dari Endorsment hingga Musra, Pengamat: Presiden Partisan Warisan Buruk bagi Sistem Pemilu

# demokrasi # Pangi Syarwi Chaniago # Jokowi # Pemilu