LIVE Nasib Kadinkes Lampung Reihana seusai Dibidik KPK hingga Motif Penganiayaan di Cimahi

TRIBUN-VIDEO.COM - Imbas gaya hidup mewahnya, harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana kini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemeriksaan sementara, KPK mengakui menemukan kejanggalan.

Lembaga antirasuah saat ini masih akan terus mendalami data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Reihana.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut, pihaknya tengah menganalisis LHKPN Reihana beberapa tahun terakhir.

Apabila terdapat ketidakcocokan data LHKPN, lembaga antirasuah itu berencana memanggil Reihana setelah lebaran.

"Sedang dianalisa LHKPN beberapa tahun. Dicek juga rekening bank, sertifikat tanah dan lain-lain. Sedang dicek apa ada pengaduan tentang beliau. Abis lebaran kalo analisa ada ketidakcocokan, kita undang klarifikasi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat dikonfirmasi, Kamis (20/4/2023).

Baca: Nasib Wali Kota Bandung & 56 Tahanan Lebaran di Rutan KPK, Salat Idul Fitri di Pomdam Jaya Guntur

Berdasarkan analisis awal, KPK menemukan bahwa ada kejanggalan dalam harta kekayaan Reihana.

Menurut komisi antikorupsi, harta yang dilaporkan Reihana ke KPK terlalu sedikit

Laporan ini tak cocok dengan profilnya yang selalu bergaya mewah.

"Iya, hartanya terlalu sedikit," jelas Pahala mengamini ketidakcocokan harta yang dilaporkan Reihana.

Padahal, jika ditilik gaji sang kepala dinas hanya Rp 5 juta per bulan.

Namun, dirinya kerap pamer tas-tas branded di media sosial.

Sebelum namanya disorot, Reihana ternyata dulu sempat terseret kasus dugaan korupsi namun Reihana selalu lolos.

Reihana hanya di tahap saksi dan beberapa kali diperiksa.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

SELENGKAPNYA: https://www.tribunnews.com/nasional/2023/04/21/kpk-sebut-harta-kadinkes-lampung-reihana-terlalu-sedikit-ada-kejanggalan?page=all&_ga=2.180309604.1302724462.1681914131-710772466.1681914130

# Penganiayaan # Cimahi # Kadinkes Lampung # KPK