Pratu Miftahul Arifin Tewas di Tangan KST, Jokowi Diminta Hentikan Operasi Siaga Tempur di Papua

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo didesak untuk menghentikan operasi siaga tempur yang akan dilakukan TNI di Papua.

Hal itu buntut gugurnya Pratu Miftahul Arifin di tangan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Mugi-Mam, Nduga.

Sebab, operasi itu diklaim justru akan terus menambah jumlah aparat yang tewas.

Desakan itu muncul dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Jokowi dan juga DPR RI.

Baca: Detik-detik KKB Serang 36 Prajurit TNI di Papua, Datang Sambil Berteriak dan Tembak ke Segala Arah

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut pilihan operasi tempur akan terus memproduksi kekerasan di Papua.

"Koalisi mendesak Presiden dan DPR RI menghentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua," ujar Anggota Koalisi Masyarkat Sipil yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023).

Menurutnya, jika operasi tempur benar-benar dilakukan, Koalisi Masyarakat Sipil akan terus mendesak pemerintah untuk membatalkannya.

Julius menegaskan bahwa operasi tempur bukan pilihan yang dinilai bijaksana.

Sebab, ada prajurit TNI yang gugur tertembak saat hendak menyelamatkan Pilot Susi Air.

Baca: 36 Orang Prajurit TNI Dikeroyok KKB di Mugi Papua hingga 4 Personel Belum Terkonfirmasi Keberadaan

Julius menyebut bahwa peristiwa baku tembak yang menewaskan Pratu Miftahul harus menjadi pelajaran berharga untuk Presiden dan DPR.

Hal itu bisa digunakan untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua.

"Kami memandang peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit TNI kemarin harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan DPR untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua," kata Julius.

Menurut Julius, gugurnya prajurit bukan pertama kalinya terjadinya.

Data yang diperoleh dari kepolisian, setidaknya ada 22 Prajurit TNI dan Anggota Polri yang gugur dari tahun 2022 hingga terbaru Pratu Miftakhul Arifin.

Baca: Update Kasus Baku Tembak TNI dengan KKB di Mugi-Mam Papua, Blak-blakan soal Evakuasi Pratu Miftahul

Julius menyebut bahwa pendekatan keamanan militeristik selama ini berdampak secara langsung dan tidak tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Selama ini, pendekatan keamanan militeristik yang terus dijalankan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.

Hal itu imbas serangan KST terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur pada Sabtu (15/4/2023).

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach. Dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Hentikan Operasi Siaga Tempur di Papua"

# Pratu Miftahul Arifin # Operasi Militer # KKB # Papua