Zelensky Dituding Gelapkan Dana Bantuan dari AS Sebesar 400 Juta Dolar di Tengah Invasi Memanas

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dituding menggelapkan dana bantuan dari AS sebesar 400 juta dolar.

Dana bantuan yang dikirim untuk Ukraina itu disebut untuk membeli bahan bakar solar pada tahun 2022.

Kabar itu bahkan disampaikan sendiri oleh Jurnalis investigasi Amerika Serikat (AS) Seymour Hersh.

Baca: Grup Wagner Dituding Mutilasi Prajurit Ukraina Secara Sadis & Pamerkan di Sosmed, Zelensky Murka

Dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis (13/4/2023), Hersh menyebut bahwa Zelensky bersama banyak orang di pemerintahannya melakukan penggelapan dana tersebut.

"Presiden Ukraina dan banyak orang di pemerintahannya telah menggelapkan jutaan dolar yang tak terhitung dari Amerika Serikat, yang dialokasikan untuk pembayaran bahan bakar diesel," katanya.

Diperkirakan oleh analis dari Central Intelligence Agency (CIA) yang menyebut dana yang digelapkan sebesar 400 juta dolar sejak tahun lalu.

"Satu perkiraan oleh analis dari Central Intelligence Agency (CIA) menyebutkan dana yang digelapkan setidaknya $400 juta tahun lalu," tambahnya, seperti diberitakan TASS, Rabu (12/4/2023).

Menurut sumber yang diperoleh Seymour Hersh, tingkat korupsi di Ukraina mendekati apa yang terjadi di perang Afghanistan.

Di mana kala itu AS mendukung pemerintah Afghanistan melawan Taliban.

Baca: Zelensky Ditusuk dari Belakang oleh Polandia Padahal Selalu Kirim Bantuan Senjata, Ini Gegaranya

Meski demikian, Hersh menyebut tidak akan ada laporan audit profesional yang muncul dari Ukraina.

Lebih lanjut, dari artikel yang ditulis oleh Seymour Hersh dari hasil investigasinya, Ukraina diduga telah membeli bahan bakar diesel dari Rusia sendiri.

Laporan sebelumnya muncul tentang bagaimana produk minyak yang berasal dari Rusia telah sampai ke Ukraina melalui Bulgaria dan Latvia.

Skema yang melibatkan negara Baltik ini dilaporkan secara rinci oleh program televisi Latvia, Neka Personiga.

Kegiatan perdagangan ini mungkin telah melanggar sanksi anti-Rusia Uni Eropa.