Benny K Harman Kembali Tantang Mahfud MD di Twitter, Minta Dugaan TPPU Rp 349 T Diusut Tuntas

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman kembali mengomentari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud sebelumnya menyebut data yang disampaikan olehnya tidak berbeda dengan data di Kemenkeu, sehingga tak perlu diperdebatkan.

Namun, menurut Benny yang terpenting saat ini adalah bagaimana menindaklanjuti dugaan pencucian uang itu.

Melalui akun Twitter-nya, Benny meminta agar dugaan pencucian uang di Kemenkeu diusut tuntas.

Baca: Benny K Harman Sentil Mahfud MD saat Rapat soal Transaksi Rp 349 T: Cari Panggung Pilpres 2024?

Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa pelakunya dan ke mana saja aliran dananya.

"Praktik money laundring di Kemenkeu itu lah yg harus dibuat jelas dan terang. Siapa pelakunya dan uangnya mengalir ke mana," tulis Benny di Twitter, Jumat (31/3).

Di akhir cuitan, Benny menyematkan tagar yang mengajak masyarakat untuk mengawal kasus ini hingga selesai.

Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan data transaksi janggal yang disampaikan olehnya sama dengan Kemenkeu.

"Akhirnya clear, kan? Wamenkeu mengakui tdk ada perbedaan data antar Kemenkeu dan Menko Polhukam/PPATK ttg dugaan pencucian uang," tulis Mahfud di Twitter, Jumat (31/3).

Baca: Mahfud MD Heran saat Benny K Harman Bertanya pada Kepala PPATK: Pertanyaannya Kok Seperti Polisi

Hal itu juga sudah diakui oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Dalam keterangannya, Suahasil menjelaskan perbedaan itu timbul dari cara penyajian serta klasifikasi data yang berbeda.

Awalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan temuan transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp 3 triliun.

Namun jumlah tersebut tidak sama seperti yang dipaparkan Mahfud MD di DPR, yang jumlahnya mencapai Rp 35 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan data dalam bentuk pie chart (diagram), sementara Mahfud memaparkan dalam bentuk tabel.

Dalam penjelasan Mahfud, data transaksi yang terkait langsung dengan pegawai Kemenkeu dan aparat penegak hukum (APH) menjadi satu dengan total Rp 35 triliun.

Setelah data milik Kemenkeu yang berbentuk diagram ditransformasi dalam bentuk tabel, terlihat angka yang sama.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penjelasan Kemenkeu soal Beda Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD"

# Benny K Harman # Mahfud MD # Kemenkeu # TPPU # transaksi mencurigakan