Kronologi Nama Anies Baswedan Terseret dalam Insiden Kebakaran Plumpang, Diminta Ikut Tanggung Jawab

TRIBUN-VIDEO.COM - Kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) di Depo Plumpang, Jakarta Utara menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies diminta ikut bertanggung jawab atas kebakaran yang merembet ke rumah warga tersebut.

Hal ini karena Anies adalah orang yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk warga yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Jarak antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga menjadi sorotan.

Baca: Pulihkan Mental Korban, Polri Kerahkan Tim Trauma Healing ke Lokasi Kebakaran Depo Plumpang

Hal ini karena jarak lahannya yang terlalu dekat dan seharusnya tak boleh ditempati.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak menegaskan bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu penyebab dampak dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Jhony menyebut, Anies menjanjikan ke warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang kepemilikan lahan secara resmi dan tidak memintanya untuk relokasi atau pindah.

Baca: Pulihkan Mental Korban, Polri Kerahkan Tim Trauma Healing ke Lokasi Kebakaran Depo Plumpang

Janji itu diucapkan oleh Anies Baswedan pada kampanye Pilkada Pilgub 2017.

"Ketika masa kampanye Pilkada Pilgub 2017 itu, yang saya tahu Pak Anies Baswedan menjanjikan kepada warga, kepemilikan tanah di sekitar situ," ujar Jhonny.

Dikutip dari Tribunnews.com, Senin (6/3/2023), janji itu seharusnya tak mungkin bisa ditepati lantaran tanah itu sudah dimiliki oleh Pertamina jauh sebelum muncul permukiman padat penduduk.

Bahkan saat itu, Anies turut menandatangani fakta integritas untuk meyakinkan masyarakat terhadap janjinya.

Diketahui kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) kemarin mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Terbitkan IMB, Nama Anies Baswedan Terseret Kasus Kebakaran Plumpang: Dibela PKS Disalahkan PDIP-PSI

# Depo Pertamina Plumpang # Anies Baswedan # Kebakaran di Jakarta # PDIP # PKS