Mahfud MD Tegas Sebut Selalu Ada Kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilu Seperti Bayar Lurah

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa selalu ada kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan bernama pemilihan umum (pemilu).

Hal tersebut disampaikan dalam acara "Cangkrukan Menko Polhukam" pada Selasa (28/2/2023) kemarin.

Mahfud mengatakan itu karena pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani perkara sengketa pemilu.

“Kesimpulan saya selama pemilu di era Reformasi itu selalu terjadi kecurangan. Cuma, kalau kecurangan era Orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh pemerintah,” kata Mahfud dalam acara “Cangkrukan Menko Polhukam” yang disiarkan dalam Youtube Kemenko Polhukam, Selasa (28/2/2023).

Dikutip dari Kompas.com, Pada era Orde Baru, Mahfud mengatakan, hasil pemilu tidak boleh dilawan.

Hal itu lah yang menurutnya merupakan kecurangan dari pemerintah.

Baca: Tanggapan Erick Thohir saat Didukung Jadi Pasangan dengan Ganjar di Pilpres 2024: Terlalu Dini

“Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Itu curang pemerintah,” ucap mantan Ketua MK tersebut.

Mahfud menambahkan, saat Orde Baru, Partai Golkar harus menang dalam pemilu.

“Yang menang harus Golkar, yang jadi bupati harus TNI. Yang menentukan itu ABG: ABRI, birokrasi, dan Golkar,” kata Mahfud.

Sedangkan pada era Reformasi seperti sekarang, Mahfud menilai, kecurangan pemilu dilakukan oleh partai, bukan pemerintah.

Ia mengibaratkan partai yang saling bersaing memperebutkan suara, lantas membayar lurah untuk mengurangi suara partai lawan.

Ia mengaku mengetahui hal tersebut karena merupakan hakim MK.

“Partai A mengurangi partai B. Di tempat lain, partai B mencurangi partai C, membayar lurahnya. Lurah itu bukan penyelenggara pemilu, tapi TPS-nya kan lurah juga, orangnya lurah. Saya tahu karena saya hakim MK,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, hal itulah yang selama ini melanggar sehingga harus ditertibkan.

“Nah yang sekarang ini rebutan tidak keruan. Tidak tertib. Nah itu harus kita tertibkan,” kata Mahfud.

Baca: Khofifah Berpeluang Digandengkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Kata Nasdem

Sementara itu, dia mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan gelaran Pemilu 2024.

Mahfud memastikan bahwa pemilu akan tetap terselenggara.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

“Saya ingin memastikan kepada kita bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi, lima tahun sekali, tidak ada perpanjangan (jabatan presiden), tidak ada penundaan,” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, sejauh ini seluruh instrumen sedang dipersiapkan untuk menggelar pelaksanaan pemilu.

Mahfud pun menyatakan bahwa dirinya menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab agar pemilu digelar pada 2024.

“Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menjelaskan revolusi mental perlu dilakukan lantaran mental sebagai bangsa Indonesia telah rusak.

Ia menjelaskan revolusi mental meliputi cara pandang, cara bekerja, dan cara hidup.

Revolusi mental juga melingkupi tiga nilai yang dijadikan sebagai dasar yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud Sebut Selalu Ada Kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilu "

# Pemilu 2024 # Menko Polhukam # Mahfud MD