Kasus Mario Bikin Kekayaan Pejabat Pajak Disorot, Ada 13 Ribu PNS Kemenkeu yang Belum Lapor Harta

TRIBUN-VIDEO.COM - Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak di Jakarta Selatan membuat harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut disorot.

Sebab, pelaku diketahui kerap pamer harta dan kemewahan di media sosial.

Belakangan terungkap masih ada 13.885 pegawai Kementerian Keuangan yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Data tersebut diperoleh dari situs elhkpn.kpk.go.id pada Jumat (24/2).

Terdapat total 32.191 pejabat dan pegawai Kemenkeu yang masuk sebagai wajib lapor LHKPN Kemenkeu.

Artinya masih ada 43,13 persen pegawai yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara.

Ia menjelaskan, batas waktu pelaporan LHKPN Kemenkeu sampai tanggal 31 Maret 2023.

Baca: Geram! Ini Video Sri Mulyani Kutuk Penganiayaan oleh Anak Pejabat Pajak: Itu Mencederai Kemenkeu!

Sehingga, masih ada waktu satu bulan lagi untuk melakukan pelaporan.

"Kemenkeu mengimbau untuk melaporkan lebih awal sebelum 28 Februari 2023," ujar Yustinus, dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/2).

Yustinus pun menyebut bahwa tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Kemenkeu selalu mencapai 100 persen sejak 2018.

Artinya, lima tahun ke belakang seluruh pejabat dan pegawai Kemenkeu menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan.

Meski begitu, warganet tetap menyoroti kepemilikan harta para pejabat Kemenkeu.

Pemantiknya adalah kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio (20) terhadap anak pengurus pusat GP Anshor.

Mario sendiri merupakan anak dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Dari situs LHKPN, kekayaan Rafael tercatat mencapai Rp 56 miliar.

Jumlah fantastis itu nyaris setara dengan harta yang dimiliki Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 13.000 Pejabat Kemenkeu Belum Lapor LHKPN, Stafsus Menkeu: Batas Waktu Pelaporan Masih 31 Maret 2023

# TRIBUNNEWS UPDATE # Pejabat Pajak # PNS # Kemenkeu # harta # penganiayaan