Wacana Dual Tarif untuk KRL Ditolak YLKI, Begini Alasan dan Sarannya

Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUN-VIDEO.COM - PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) diimbau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mendapatkan pemasukan tambahan cara selain menaikkan tarif.

Hal tersebtut dinyatakan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (2/1/2023).

Tulus Abadi mengatakan, ada berbagai cara yang dapat dilakukan PT KCI untuk menghasilkan pendapatan tambahan.

Satu dari sejumlah langkah untuk menambah pemasukan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi iklan di stasiun-stasiun KRL Jabodetabek.

Baca: Kritik Menhub soal Tarif KRL Orang Kaya dan Miskin, DPR: Kebijakan Diskriminatif

“Mendorong manajemen KCI sebagai operator Commuter line, agar berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan dari non tarif (non fare box revenue), seperti naming right pada stasiun, iklan komersial, sewa tenant, dan lain-lain,” kata Tulus Abadi.

Tulus Abadi menilai, wacana kenaikan tarif KRL Commuterline yang hanya bagi orang mampu akan sulit diwujudkan dan diterapkan.

Diberitakan sebelumnya, YLKI meminta pemerintah membatalkan wacana sistem dual tarif pada KRL Commuterline Jabodetabek.

Adapun aturan dual tarif itu memungkinkan masyarakat yang mampu untuk membayar lebih mahal biaya perjalanan, sedangkan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu maka biaya perjalanan kereta akan tetap disubsidi.

Ia pun menjelaskan alasan pihaknya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membatalkan wacana dual tarif tersebut. Setidaknya, Tulus mengungkapkan ada empat masalah dari wacana tersebut.

Baca: Kontroversi Iklan Pembuatan Surat Sakit Online di KRL, KAI Commuter Minta Maaf & Beri Penjelasan

Pertama, ia melihat wacana dual tarif ini bermasalah secara pragmatis, khususnya dari sisi politik manajemen transportasi publik.

“Subsidi untuk transportasi massal harus dilakukan, dan merupakan insentif untuk para pengguna kendaraan pribadi yang migrasi ke KRL,” tuturnya.

Kemudian yang kedua ialah mekanisme dual tarif ini tidak lazim dalam sistem transportasi massal manapun di dunia.

Keempat bahwa sistem dual tarif ini secara operasional sulit diimplementasikan. Sebab menurut Tulus, akan sangat sulit untuk menentukan mana konsumen mampu/kaya, dan mana konsumen tidak mampu. (Tribun-Video.com)

VP: Januar Imani

# wacana # tarif # KRL Commuterline Jabodetabek # Ditolak # YLKI