Sejumlah Poin di Perppu Cipta Kerja Diprotes Buruh, Mulai dari Upah Minimum hingga Aturan Cuti

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Aturan ini menjadi pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski sudah digantikan yang baru, ternyata ada sejumlah poin yang masih dipersoalkan oleh buruh.

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, poin pertama terkait penetapan upah minimum.

Baca: Bikin Buruh Semakin Miskin, Asosiasi Serikat Pekerja Tuntut Pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Menurut Said, penetapan upah seharusnya tetap memakai tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pihaknya menolak sistem penetapan upah minimum di Perppu Ciptaker karena memakai indeks tertentu.

Kedua, kelompok buruh menolak ketentuan outsourching di Perppu Cipta Kerja.

Sebab, dalam aturan baru itu semua pekerjaan dianggap bisa menerapkan sistem outsourching.

Ketiga, buruh juga meminta ketentuan pesangon dikembalikan sesuai Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Baca: Tok! UMK Kota Serang 2023 Naik Jadi Rp 4 Juta, Disahkan setelah Didesak Serikat Buruh Pekerja

Kemudian, kelompok buruh ingin ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Perppu Cipta Kerja diubah.

Said mengatakan, buruh ingin mekanisme PHK harus melalui izin atau pemberitahuan terlebih dulu.

"Bukan sewaktu waktu main pecat pecat saja," kata Said, dikutip dari Kompas.com, Minggu (1/1).

Poin terakhir yang dipersoalkan buruh terkait pengaturan waktu kerja dan cuti.

Menurut Said, aturan cuti panjang di UU maupun Perppu Cipta Kerja dihilangkan.

Baca: Komnas HAM: 325.477 WNI Terancam Tak Miliki Kewarganegaraan di Malaysia Bertepatan Hari Buruh Migran

Pihaknya pun meminta pengaturan cuti dikambalikan ke UU Nomor 12 Tahun 2003.

Sebagai informasi, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan oleh presiden pada 30 Desember lalu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah mempertimbangkan dengan baik soal penerbitan aturan itu.

Termasuk adanya potensi ancaman resesi global hingga peningkatan inflasi. (Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aturan di Perppu Cipta Kerja yang Dikritisi Kelompok Buruh, soal Upah Minimum hingga Cuti"

Host: Agung Laksono
VP: Jalu Setyo Nugroho

# Perppu # Cipta Kerja # Protes # buruh # upah minimum # cuti