Terkini Nasional
Susi ART Ferdy Sambo Diduga Beri Keterangan Palsu di Persidangan, Kini Terancam Pasal 174 KUHAP
TRIBUN-VIDEO.COM - Kuasa Hukum keluarga Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Martin Simanjuntak mengaku telah menduga keterangan yang disampaikan Asisten Rumah Tangga (ART) Ferdy Sambo, Susi berubah-ubah.
Perlu diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Susi sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Richard Pudihang Lumiu atau Bharada E terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/10/2022).
Saat ditanya Hakim, wanita itu lebih banyak mengatakan 'tidak tahu'.
Bahkan keterangan yang disampaikan Susi dalam persidangan pun berbeda dengan apa yang ia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Baca: Susi Ditanya Hakim terkait Anak Bungsu Putri Candrawathi di Persidangan
Menurut Martin, inkonsistensi keterangan Susi justru membuatnya tampak 'menguliti' diri sendiri.
"Memang keterangan Susi ini sudah saya duga, akan terekspos atau terkuliti ketika dia memberikan kesaksian di persidangan," jelas Martin, dalam program Kompas TV, Selasa.
Ia pun setuju dengan apa yang disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting bahwa Susi telah memiliki 'cerita sendiri' saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memberikan kesaksiannya.
Narasi yang dibangun Susi ini, kata dia, merupakan hasil doktrin 'mereka' yang memiliki kepentingan atas kasus ini.
Martin pun menekankan bahwa Susi bisa dijerat Pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu dengan ancaman Pasal 242 KUHP dengan pidana paling lama 7 tahun.
Hal itu karena keterangan yang diberikan selalu berubah, meskipun telah di bawah sumpah.
Baca: Baru Kerja 2 Tahun, Susi ART Ferdy Sambo & Putri Candrawathi yang Ditegur Hakim karena Bohong
"Nah memang dalam keadaan seperti ini yang paling tepat adalah menggunakan pasal 174 ya. Kenapa saya bilang demikian? Agar bisa memutus circle ataupun sistem terhadap orang yang mengajarkan ataupun mendoktrin si Susi ini," kata Martin.
Sebelumnya, sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J juga telah digelar pada Senin (17/10/2022) lalu, yang mengagendakan pembacaan dakwaan untuk tersangka Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, serta ajudan mereka Bripka Ricky Rizal dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, serta Asisten Rumah Tangga (ART) Kuat Maruf.
Sedangkan sidang kedua yang digelar pada hari ini, mengagendakan tanggapan JPU terhadap Eksepsi yang diajukan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
Dalam berkas dakwaan tersebut, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Bharada Richard Eliezer disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk kasus Obstruction of Justice, Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baiquni Wibowo, AKBP Arif Rahman, Kompol Chuck Putranto dan AKP Irfan Widyanto dijerat Pasal 49 Jo Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat 1 Jo Pasal 32 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE.
Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 55 Ayat (1) dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP.
# Susi # ART # Ferdy Sambo # sidang # Putri Candrawathi
Baca berita lainnya terkait Ferdy Sambo
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Susi ART Ferdy Sambo Kuliti Diri Sendiri di Persidangan, Pihak Brigadir J: Pantas Diganjar Pasal 174
Sumber: Tribunnews.com
Live Breaking News
BREAKING NEWS: Sidang Perdana Dakwaan Eks Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kasus Suap & Gratifikasi
Jumat, 10 April 2026
Tribunnews Update
Ahli di Sidang Chromebook: PPK Tak Bisa Disalahkan, Aturan Negosiasi Harga Tak Diatur dengan Jelas
Rabu, 8 April 2026
Tribunnews Update
Ungkap Kesaksian di Sidang Nadiem: Deputi LKPP Sebut Pengadaan Diizinkan Nego Langsung ke Produsen
Senin, 6 April 2026
LIVE UPDATE
Jurnalis Karni Ilyas dan Aiman Witjaksono Ikut Diperiksa Buntut Polemik Isu Ijazah Palsu Jokowi
Kamis, 2 April 2026
Mancanegara
Kecaman Indonesia untuk Israel Tak Digubris, Delegasi Israel Malah Main HP di Sidang DK PBB
Kamis, 2 April 2026
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.