Komnas HAM Sebut Kebijakan Negara Minim dalam Libatkan Masyarakat Adat dalam KMAN VI

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan keterlibatan Masyarakat Adat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh negara di nilai minim.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik kepada media saat sarasehan KMAN VI di Kampung Ayapo menjelaskan Masyarakat Adat hari ini dalam berbagai kebijakan sangatlah sedikit karena itu banyak timbul protes dari berbagai pihak.

Baca: Bupati Jayapura bersama 1.426 Komunitas Masyarakat Adat Ikuti Rapat Pleno Pengesahan Qourum KMAN VI

Baca: Sidang Pleno KMAN VI Jadi Ajang Pamer Produk UMKM Nusantara

Terutama untuk pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan pembangunan di Papua. Protes yang datang baik dari Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Jakarta bukan hanya sekedar protes. (*)

# KMAN VI # Ahmad Taufan Damanik # Kampung Ayapo